Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Ditangkap, Siapa yang Berhak Memecat Presiden Menurut Aturan?
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, ditangkap karena penerapan keadaan darurat militer yang terjadi pada bulan Desember 2024.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, ditangkap di rumah dinasnya pada Rabu, 15 Januari 2025, terkait dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan pemberontakan setelah penerapan darurat militer pada bulan Desember 2024. Penangkapan ini dilakukan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) setelah beberapa upaya sebelumnya mengalami kegagalan akibat perlawanan dari staf keamanan presiden.
Tindakan penangkapan ini menciptakan sejarah baru di Korea Selatan, karena untuk pertama kalinya seorang presiden yang masih menjabat, meskipun dalam proses pemakzulan, ditangkap oleh lembaga hukum. Proses penangkapan ini memerlukan pengamanan yang sangat ketat dengan melibatkan 3.000 anggota kepolisian untuk menjamin kelancaran operasi.
Setelah ditangkap, Yoon Suk Yeol menyampaikan pesan melalui video, di mana ia mempertahankan keputusannya dengan menyatakan bahwa tindakan darurat militer tersebut merupakan langkah untuk menangani krisis nasional. Namun, pernyataan tersebut mendapatkan kritik tajam dari pihak oposisi dan masyarakat internasional. Simak informasinya yang dirangkum Merdeka.com dari berbagai sumber, Kamis (16/1).
Kronologi Penangkapan Yoon Suk Yeol
Yoon Suk Yeol ditangkap setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus darurat militer yang ia nyatakan pada Desember 2024. Pada tanggal 3 Desember, Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer sebagai respons terhadap tindakan Majelis Nasional yang dianggapnya mengancam stabilitas negara.
Penangkapan pertama yang dilakukan pada awal Januari mengalami kegagalan karena adanya perlawanan dari staf keamanan presiden. Namun, pada 15 Januari 2025, penyidik berhasil memasuki kompleks kediaman presiden dengan menggunakan tangga dan jalur pendakian terdekat, setelah sebelumnya menghadapi blokade yang dilakukan oleh pengacara Yoon dan para pendukungnya.
Setelah berhasil ditangkap, Yoon Suk Yeol kemudian dibawa ke kantor CIO di Gwacheon untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penahanan ini merupakan langkah awal dari proses hukum yang akan berlanjut hingga pengadilan memberikan putusan mengenai keabsahan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dialamatkan kepadanya.
Mengapa Yoon Suk Yeol Ditangkap?
Penangkapan Yoon Suk Yeol berfokus pada keputusan kontroversialnya untuk menerapkan darurat militer pada bulan Desember 2024. Ia dituduh telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan militer ke Gedung Majelis Nasional untuk menghentikan upaya parlemen yang ingin mencabut deklarasi darurat tersebut.
Tindakan ini dianggap sebagai pemberontakan oleh partai oposisi utama, yang menuduh Yoon Suk Yeol memanfaatkan militer demi mempertahankan jabatannya di tengah situasi politik yang sulit. Yoon membela tindakannya dengan menyatakan bahwa itu adalah "tindakan pemerintahan" yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak parlemen.
Di samping itu, pihak penyidik juga tengah menyelidiki dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Yoon selama periode darurat militer. Tuduhan ini mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, yang menjadi landasan pemakzulan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024.
"Tak seperti saat percobaan pertama kami, kini tak ada personel maupun staf Dinas Keamanan Presiden yang menolak pelaksanaan (perintah penangkapan)," jelas seorang pejabat CIO, merujuk ANTARA.
Siapa yang Berwenang Memecat Presiden di Korea Selatan?
Dalam sistem presidensial yang diterapkan di Korea Selatan, pemakzulan presiden melalui prosedur hukum dan politik yang terstruktur. Menurut konstitusi, Majelis Nasional berhak untuk mengajukan usulan pemakzulan apabila presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan atau penyalahgunaan kekuasaan.
Usulan tersebut harus mendapatkan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen yang hadir dalam sidang paripurna. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menilai dan memutuskan apakah tuduhan yang diajukan memiliki landasan hukum yang cukup. Apabila Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulan, presiden akan kehilangan jabatannya.
Dalam situasi yang melibatkan Yoon Suk Yeol, Majelis Nasional telah memberikan persetujuan untuk pemakzulan pada bulan Desember 2024, dan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan keputusan akhir dalam waktu 90 hari setelah usulan diajukan.
Dampak Penangkapan Terhadap Stabilitas Korea Selatan
Penangkapan Yoon Suk Yeol telah memicu beragam reaksi di Korea Selatan. Para pendukungnya melihat tindakan ini sebagai sebuah upaya untuk mempolitisasi hukum oleh pihak oposisi, sementara kelompok oposisi menganggap langkah ini sebagai sebuah kemenangan untuk demokrasi dan supremasi hukum.
Di tingkat internasional, penangkapan ini menarik perhatian karena mencerminkan komitmen Korea Selatan dalam menegakkan hukum secara adil. Namun, situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya ketegangan politik yang berkepanjangan, terutama mengingat adanya polarisasi di kalangan masyarakat.
Lebih dari itu, proses hukum yang dihadapi oleh Yoon Suk Yeol akan menjadi tantangan bagi lembaga peradilan Korea Selatan dalam mempertahankan independensi dan integritasnya di tengah tekanan politik yang sangat kuat.
Mekanisme Pengganti Presiden Jika Dimakzulkan
Apabila presiden Korea Selatan dipecat melalui proses pemakzulan, maka wakil presiden atau pejabat tinggi lainnya akan menjalankan tugas kepresidenan untuk sementara waktu. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Korea Selatan, konstitusi menetapkan bahwa pemilihan presiden baru harus dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari setelah pemakzulan resmi terjadi.
Proses ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan pemerintahan dan menjaga stabilitas politik selama masa transisi kekuasaan. Sementara itu, pemerintah sementara akan berfungsi untuk mempertahankan operasional negara dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan penting tetap berjalan hingga presiden yang baru terpilih.
Dilansir dari Liputan6 Global, jika kekuasaan presiden Yoon terhenti akibat pemakzulan, maka Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih posisi Yoon.
Mengapa Presiden Yoon Suk Yeol ditangkap?
Yoon ditangkap dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan serta pemberontakan yang berkaitan dengan pengumuman keadaan darurat militer yang terjadi pada bulan Desember 2024.
Bagaimana proses pemakzulan presiden di Korea Selatan?
Proses pemakzulan dimulai dengan usulan yang diajukan oleh Majelis Nasional. Setelah itu, langkah berikutnya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya, proses ini ditutup dengan pengambilan keputusan mengenai pemakzulan tersebut.
Apa dampak penangkapan presiden terhadap stabilitas negara?
Penangkapan ini menyebabkan terjadinya polarisasi dalam politik dan menjadi tantangan bagi sistem hukum serta demokrasi di Korea Selatan.
Siapa yang menggantikan presiden jika dimakzulkan?
Dalam situasi tertentu, wakil presiden atau pejabat tinggi lainnya akan menjalankan tugas sementara. Sementara itu, pemilihan presiden baru akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari.