2017, Infrastruktur sumbang 1 persen ke pertumbuhan ekonomi RI

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan, kontribusi sektor infrastruktur PU-Pera kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 1-1,2 persen dari target 5,1-5,3 persen tahun ini.

"Perkiraan kita seperti itu karena sektor ini, baru tandatangan kesepahaman (MoU) saja, semuanya sudah bergerak," ujar Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto di Seminar Ekonomic Outlook 2017 di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (31/1).

Arie menjelaskan, sektor infrastruktur saat ini tengah digenjot untuk menopang pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan kawasan dan otomatis pertumbuhan ekonomi.

"Untuk sektor kebinamargaan saja, konsepnya untuk pendanaan adalah 60 persen untuk Indonesia Timur dan sisanya sekitar 40 persen untuk Indonesia Barat. Barat dikurangi karena memang mulai ada investor atau swasta yang masuk," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membagi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN 2017 ke dalam beberapa sektor.

Data Kementerian PUPR menyebutkan, tahun ini kementerian ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar 4,88 persen dari total belanja negara yakni Rp 101,496 triliun.

Anggaran sebesar itu terbagi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar 40,78 persen, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar 32,77 persen, Ditjen Cipta Karya 15,7 persen, Ditjen Penyediaan Perumahan 8,16 persen, Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesa 0,23 persen, dan bidang lainnya sebesar 2,35 persen.

Jika dirinci, maka total alokasi anggaran tersebut dibagi ke dalam 11 unit kerja yakni Sekretariat Jenderal Rp 569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 15,935 triliun dan Ditjen Sumber Daya Air Rp 33,263 triliun.

Kemudian, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 240 miliar dan Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 632 miliar.

Selanjutnya, Ditjen Bina Konstruksi Rp 330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 478 miliar.