Follow
3 Syarat ini harus dipenuhi pemerintah setelah divestasi saham Freeport
Merdeka.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, setelah pelepasan saham, ada tiga syarat yang harus diselesaikan setelah PT Freeport Indonesia melakukan pelepasan saham (divestasi) 51 persen ke pihak nasional.
"Kalau selesai berati terus nanti persyaratannya ada tiga. Persyaratan teknis misalnya lingkungan," kata Bambang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (30/4).
Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi perpanjangan masa operasi ditetapkan, kemudian syarat selanjutnya pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnian mineral (smelter). "Persyaratan lain perpanjangan, smelter, perpanjangan kewajibannya harus dipenuhi," ujar Bambang.
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Apa syarat emas yang wajib dizakati? Adapun detail mengenai syarat emas yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :Milik Sendiri. Artinya kepemilikan atas emas tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain.Sampai Haulnya. Artinya emas tersebut sudah tersimpan selama satu tahun berjalan.Sampai Nisabnya. Artinya emas yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati.
-
Kapan Smelter Freeport diresmikan? Smelter itu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 23 September 2024.
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Nantinya, persyaratan terebut akan menjadi satu paket dengan divestasi, jika semua sudah diselesaikan proses negosiasi Perintah Indonesia dengan Freeport baru bisa dikatakan final.
"Kan persyaratan lainnya jadi satu tidak bisa satu satu. Smelter masih jalan gitu gitu saja. Perpanjangan nanti dong kan paket lengkap itu, artinya semua belum setuju dong kalau semua belum jadi satu," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengaku belum menerima hasil terbaru negosiasi pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia. Padahal, salah satu proses divestasi yakni pembelian saham Rio Tinto ditarget selesai April 2018.
Menteri Jonan mengatakan, negosiasi divestasi dilakukan oleh induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan yang dipimpin PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). "Belum (mendapat hasil laporan negosiasi)," kata Menteri Jonan di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (11/4).
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca Selengkapnya
Bahlil memastikan proses divestasi saham tersebut sudah berjalan tanpa kendala.
Baca Selengkapnya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnya
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat.
Baca Selengkapnya
Masa operasi dan kontrak Vale Indonesia diketahui akan berakhir pada 2025.
Baca Selengkapnya
Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Pemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya