4 Latar belakang unik Jokowi setuju Ibu Kota pindah dari Jakarta

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (JK) berencana akan memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta. Pemerintah ingin pemindahan pusat pemerintahan ini dapat menekan ketimpangan ekonomi daerah.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menjelaskan, wacana kembali muncul saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya. Johan mengatakan, Palangka Raya belum siap menjadi ibu kota negara. Maka dari itu, Presiden meminta Kepala Bappenas mengkajinya secara mendalam. Apalagi, kata Johan, pemindahan ibu kota negara harus pula atas persetujuan DPR.

Terkait wacana itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, sudah bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas untuk memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya.

Dia juga yakin pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat.

"Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sudah terlampau berat. Dalam dua puluh tahun ke depan, mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Beban itu perlu dibagi dan Kalteng siap untuk menjadi pusat pemerintahan baru di Indonesia. Kami memulainya dengan menyiapkan 300 ribu hektare lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan," katanya.

Ada beberapa hal yang mendasari Presiden Jokowi ingin pusat pemerintahan pindah dari DKI Jakarta. Berikut merdeka.com akan merangkum alasan-alasan uniknya.

Jokowi ingin Ibu Kota pindah ke Palangka Raya karena aman dari gempa

Selain Palangka Raya, Menteri Bambang Brodjonegoro menyebutkan ada opsi kota lain yang menjadi wacana didaulat sebagai pusat pemerintahan baru. Meski begitu, dia mengakui Palangka Raya tetap menjadi lokasi yang diutamakan."Pulau Kalimantan diunggulkan karena tidak rawan gempa," katanya.

Ongkos politik dan sosial buat Jokowi setuju Ibu Kota pindah

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan idenya untuk memindahkan ibu kota karena beberapa alasan. "Karena pengalaman beliau (jadi Gubernur) di DKI. Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini. Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial," ujar Teten di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Masih baru, Jokowi setuju Ibu Kota pindah ke pulau reklamasi Jakarta

Presiden Jokowi pernah mengusulkan agar Ibu Kota dipindah ke pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Hal itu pernah disampaikan Jokowi pada 12 Desember tahun 2013 lalu. Saat itu Jokowi menggelar rapat dengan Komisi IV DPR. Dalam rapat itu, anggota Fraksi PKB Jazuli Fawaid bertanya kepada Gubernur Jokowi soal kelanjutan proyek yang menelan biaya hingga Rp 300 triliun itu jika Jokowi maju sebagai capres kelak."Pak Gubernur, program reklamasi ini kan sudah Anda lakukan saat menjadi Gubernur. Kalau Pak Jokowi nyalon presiden, pertanyaan saya, apakah mampu dilanjutkan oleh penerusnya? Atau ini dilanjutkan? Jangan lupa," tanya Jazuli kala itu. "Atau mungkin kalau Pak Jokowi jadi presiden, jangan-jangan nanti pusat Ibu kotanya di sana?" tanya Jazuli lagi."Kalau pemerintah pusat memiliki keputusan politik, dan berani untuk pindahkan ibu kota di sana bisa saja, tapi beli," ucap Jokowi saat saat itu.Menurut Jokowi, kawasan baru hasil reklamasi tersebut sangat layak untuk menggeser Jakarta dari statusnya sebagai Ibu kota. Dengan adanya reklamasi di maka semua pembangunan dilakukan dari nol. Sehingga kawasan itu bisa diatur dan ditata sedemikian rupa. Hal itu dinilai lebih mudah dibanding mengatur kota yang sudah ada seperti Jakarta."Perencanaannya akan bagus kalau dimulai dari awal. Kabel, gas, dan utilitas lainnya di bawah tanah. Jadi kota efisien, karena dilengkapi dengan pelabuhan, airport, pusat industri, kota jadi efisien karena ke mana-mana dekat. Industri juga akan kompetitif karena dekat dengan pelabuhan," papar Jokowi saat itu.

Saat tak ada solusi banjir, Jokowi setuju Ibu Kota pindah

Banjir yang merendam Jakarta, kembali menghangatkan wacana pemindahan ibu kota Jakarta ke daerah lain. Sejumlah pejabat mengaku setuju, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), asalkan memang tak ada alternatif lain."Kalau memang sudah mentok dan kesulitan dengan tahapan-tahapan itu, tak ada jalan itu, saya sangat setuju dipindah, saya setuju Pak Taufiq (Taufiq Kiemas)," kata Jokowi saat masih menjabat gubernur DKI di Gedung MPR, Komplek Senayan, Jakarta.Tapi Jokowi tak punya usulan sebaiknya ibu kota Jakarta dipindah ke mana. Saat ini, mantan wali kota Solo itu lebih fokus menangani masalah banjir di Jakarta."Yang paling penting atasi banjir dulu lah," tambahnya.