5 Kritik pedas kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peresmian dilakukan di kawasan kebun teh Madalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) siang.

Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha perkeretaapian yang 60 persen sahamnya dikuasai oleh PT Pilar Sunergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen oleh China Railway International (CRI).

PSBI sendiri merupakan perusahaan gabungan perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia yang diketuai oleh PT Wijaya Karya (WIKA).

Kebutuhan dana pembangunan kereta cepat ini diperkirakan mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Seluruh proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN, dan tidak ada jaminan negara.

Namun, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut belum memiliki izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Atas dasar itulah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak hadir dalam peresmian tersebut.

Menurut dia, PT Kereta Cepat Indonesia China sudah mengantongi izin trase dari pemerintah. Namun, kata Jonan, izin pembangunan belum didapat sehingga pemerintah harus mengejar izin tersebut.

"Izin Pembangunan bukan izin administratif, namun merupakan evaluasi teknis rancang bangun dan analisis aspek keselamatan prasarana kereta api," ujar dia di Jakarta, Kamis (21/1).

Jonan mengakui ada hal teknis yang belum dipenuhi PT Kereta Cepat Indonesia China sehingga belum semua perizinan bisa dikeluarkan.

Proyek kereta cepat ini harus berkaca pada monorail Jakarta. Proyek monorail yang diresmikan Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta malah gagal dibangun pada masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Berbagai kritikan terlontar usai proyek tersebut diresmikan. Berikut kritikan pedas usai kereta cepat diresmikan Jokowi:

Ketimpangan infrastruktur Jawa dan luar Jawa

Peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Para menteri Kabinet Kerja juga ikut hadi mendampingi Jokowi seperti Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil.

Proyek kereta cepat ini akan dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha perkeretaapian yang 60 persen sahamnya dikuasai oleh PT Pilar Sunergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen oleh China Railway International (CRI).

Namun, proyek kereta cepat ini dinilai tak begitu mendesak dalam pengembangan infrastruktur di Pulau Jawa. Harusnya, pemerintah lebih memilih membangun infrastruktur transportasi di luar Pulau Jawa.

"Jawa sudah lengkap infrastruktur transportasi tapi luar Jawa minus prasarana dan sarana transportasi. Kereta Api, selain di Jawa baru ada di Sumatra. Pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua baru akan dibangun, dan kita belum tahu kapan akan selesai," ujar Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas di Jakarta, Jumat (22/1).

Dia meminta pemerintah untuk fokus mengembangkan infrastruktur transportasi di luar Pulau Jawa. Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung hanya akan memperlebar kesenjangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa.

"Itu melukai saudara-saudara kita yang tinggal di luar Jawa yang untuk pergi ke rumah sakit atau Puskesmas saja masih harus digotong karena tidak tersedia jalan maupun sarana angkutan," kata Darmaningtyas.

Untuk itu, lanjut dia, tidak adil apabila kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun, tetapi infrastruktur di luar Pulau Jawa masih minim transportasi. Bahkan, kereta api cepat bakal mematikan infrastruktur sebelumnya.

Dia mencontohkan jalan tol Cipularang yang mematikan KA Parahyangan yang secara regular melayani JakartaBandung. Kondisi yang sama juga akan terjadi pada keberadaan pembangunan KA Cepat.

"Ini artinya kebijakan pemerintah membangun KA Cepat membuat mubazir infrastruktur yang telah ada sebelumnya, sementara luar Jawa yang minus infrastruktur justru tidak tercukupi kebutuhannya. Ini jelas bentuk kegagalan pembangunan," pungkas dia.

Tak libatkan pekerja lokal

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bandung Barat menyebut proyek pembangunan Kereta Cepat di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat, tidak melibatkan tenaga kerja terampil masyarakat lokal.

"Seharusnya proyek pembangunan kereta cepat tersebut melibatkan tenaga kerja lokal," kata Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Kabupaten Bandung Barat, Sutrisno seperti ditulis Antara, Jumat (22/1).

Kabupaten Bandung Barat sendiri menjadi daerah perlintasan jalur Kereta Cepat Bandung- Jakarta, bahkan terdapat sebuah stasiun di kawasan Perkebunan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan. Namun proyek kerjasama Indonesia-China di wilayah Bandung Barat itu, kata dia, sementara belum ada permintaan dari perusahaan terkait untuk menyerap tenaga kerja lokal.

"Sampai sekarang belum ada permintaan dari Direktur PT Kereta Cepat terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat," katanya.

Menurut Sutrisno, Bandung Barat memiliki sejumlah tenaga kerja terampil seperti dari teknik sipil yang dapat dipekerjakan dalam proyek pembangunan tersebut.

Berbeda dengan pembangunan PLTA Upper Cisokan untuk memasok kebutuhan listrik Jawa dan Bali, banyak memberdayakan tenaga kerja terampil asal Bandung Barat.

"Direktur Cisokan sudah ada permintaan ke Pemda untuk merekrut tenaga kerja asal Kabupaten Bandung Barat, dan kami sudah siapkan itu," katanya.

Dia berharap setiap pembangunan dapat melibatkan tenaga kerja lokal sebagai upaya mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sutrisno menyebutkan jumlah angkatan kerja di Bandung Barat mencapai 60 ribu orang, sementara perusahaan skala kecil hingga besar sekitar 400 unit.

"Akibat krisis ekonomi, banyak yang tidak terserap, bahkan sepanjang 2015 saja sedikitnya 300 orang karyawan dirumahkan," katanya.

Upaya memberdayakan masyarakat agar memiliki pekerjaan, kata dia, pihaknya menggelar pelatihan kewirausahaan bagi mantan pekerja, pengangguran, bahkan purna Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Kami menggelar pelatihan seperti menjahit dan sudah banyak pesertanya," katanya.

Akses ke stasiun masih kacau

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai hanya untuk persaingan semata. Bukan untuk melengkapi kekurangan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Kereta cepat Jakarta-Bandung tak bakal membuat pengguna kendaraan pribadi seperti mobil untuk pindah menggunakan kereta tersebut. Lantaran, akses jalan dari stasiun kereta masih terkendala kemacetan jalan.

"Perjalanan JakartaBandung dan sebaliknya menggunakan KA Cepat bisa ditempuh cukup 37 menit saja, tapi perjalanan dalam kota yang lebih lama membuat mereka enggan untuk meninggalkan mobil mereka. Mobil pribadi selain bisa point to point, jadwalnya juga fleksibel bisa diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan bisa berhenti sesuai dengan keinginan. Kecuali itu, bila pergi bersama keluarga atau rombongan tentu lebih hemat naik mobil pribadi. Lalu siapa yang akan naik KA Cepat Jakarta Bandung?," ujar Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas di Jakarta, Jumat (22/1).

Dari data perjalanan Jakarta-Bandung berdasarkan suatu hasil kajian oleh lembaga konsultan, terdapat total 143.518 perjalanan Jakarta-Bandung. Dari total itu, 127.133 menggunakan mobil pribadi, yang menggunakan KA Argo Parayangan rata-rata hanya 2.000-2.500 orang per hari, travel bus kecil 13.000-14.000 penumpang, sedangkan menggunakan bus besar yang dilayani oleh Primajasa hanya di bawah 1.000 penumpang.

"Ini artinya total pengguna angkutan umum kurang dari 20.000 per hari. Probabilitas pengguna angkutan umum untuk pindah ke KA Cepat mungkin hanya sekitar 25 persen saja karena tarifnya terlalu tinggi bagi komuter. Sedangkan pengguna mobil pribadi belum tentu mau pindah ke KA Cepat bila akses menuju dan dari stasiun, baik di Jakarta maupun Bandung tetap macet," pungkas dia.

Pakai utang, Indonesia bisa bangkrut

Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peresmian dilakukan di kawasan kebun teh Madalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) siang.

Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha perkeretaapian yang 60 persen sahamnya dikuasai oleh PT Pilar Sunergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40 persen oleh China Railway International (CRI).

PSBI sendiri merupakan perusahaan gabungan perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia yang diketuai oleh PT Wijaya Karya (WIKA).

Kebutuhan dana pembangunan kereta cepat ini diperkirakan mencapai Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Seluruh proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN, dan tidak ada jaminan negara.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam mengerjakan proyek ini. Berkaca dari negara lain, banyak yang akhirnya bangkrut karena membangun proyek infrastruktur besar-besaran dengan utang.

"Yunani yang membangun infrastruktur besar-besaran pada saat menjelang Olimpiade Dunia 2004 dengan dana utangan, dan kemudian membuat Yunani bangkrut, hendaknya menjadi pembelajaran Pemerintah Indonesia," ucap Darmaningtyas di Jakarta, Jumat (22/1).

Kekhawatiran soal kelanjutan kereta cepat semakin besar di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun global.

"Terlebih kondisi ekonomi nasional kita sekarang sedang tidak bagus, tentu sangat tidak bijak bila Pemerintah memutuskan untuk membangun KA cepat JakartaBandung yang keuntungannya hanya akan dinikmati oleh negara investor, sedangkan kita menjadi penonton dan penerima beban seumur hidup."

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra pernah mengkritik pembangunan kereta cepat. Melalui akun twitternya, Yusril menyoroti besarnya dana pembangunan kereta cepat. Dana yang dibutuhkan disebut mencapai USD 5 miliar atau sekitar Rp 70 hingga Rp 80 triliun.

"Pertanyaan tentang urgensi ini perlu dijelaskan karena biaya pembangunan kereta cepat itu biayanya 5 miliar dolar AS atau 78 triliun," kicau Yusril dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat (23/10).

"Biaya itu bukan berasal dari pengalihan subsidi bbm melainkan setoran equity 25 persen konsorsium 4 BUMN senilai hampir 19 triliun," tambah pakar hukum tata negara itu.

Menurut Yusril, sisa dana atau sekitar sebesar 75 persen yang didapat dari utang China nantinya akan diberatkan pada empat konsorsium BUMN. Utang ini baru akan lunas dalam waktu 60 tahun.

"Sementara sisanya 75 persen berasal pinjaman dari China kepada 4 BUMN tersebut yang harus dilunasi selama 60 tahun."

Mustahil, tak pakai dana APBN

Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Peresmian dimulainya pembangunan dilakukan di kawasan kebun teh Madalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1) siang.

Dalam acara ini, Jokowi kembali menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan dana APBN. Menurut Jokowi, dana APBN akan digunakan untuk membangun infrastruktur di luar pulau Jawa.

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas menyangsikan ucapan Jokowi yang menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa lepas dari APBN.

"Jangan ternina bobokan bahwa ini akan dibangun oleh swasta, tidak ada dana APBN. Adakah di dunia ini swasta maupun negara yang dengan baik hati membangunkan infrastruktur negara lain triliunan rupiah tanpa berharap pengembalian atau keuntungan? Sudah pasti mereka akan menuntut konsesi-konsesi tertentu yang pada dasarnya tidak ada makan siang/malam gratis," ucap Darmaningtyas di Jakarta, Jumat (22/1).

Selain itu, dalam pengoperasian nanti, kereta cepat Jakarta-Bandung juga kemungkinan akan menggerus APBN dengan meminta subsidi. Tarif kereta cepat yang ditawarkan China sebesar Rp 200.000 dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 44.000 per hari di tahun pertama dan meningkat menjadi 68.000 penumpang di 2030. Pada 2050, mereka mengasumsikan penumpang bisa mencapai 148.000.

"Bagaimana jika ternyata target penumpang tersebut tidak terpenuhi? Apakah perusahaan mau menanggung kerugian tersebut? Dapat dipastikan, ketika target penumpang tidak tercapai dan kemudian operasional Kereta Api cepat mengalami kerugian, Pemerintah tidak akan mungkin tinggal diam membiarkan infrastruktur yang sudah jadi itu tidak berfungsi, terpaksalah mengeluarkan subsidi," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Darmaningtyas menyebut kereta api cepat tak terelakkan akan membebani APBN seumur hidup. "Pemerintah perlu belajar dari pengoperasian KA Cepat di Taiwan, Belanda, dan Spanyol yang pada akhirnya membuat pemerintah harus keluar subsidi untuk operasional." (mdk/sau)