5 Sektor Pengguna Utang Asing Pemerintah Terbesar per Oktober 2019
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat, penggunaan utang asing pemerintah per Oktober 2019 didominasi untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Di mana, sektor tersebut menghabiskan USD37,91 miliar, setara dengan Rp525,55 triliun atau 19 persen dari total utang pemerintah.
Utang sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, meningkat dari bulan sebelumnya. Pada September 2019, sebesar USD36,88 miliar atau setara dengan Rp511,32 triliun. Besaran itu juga meningkat, dibanding Oktober 2018 yang sebesar USD32,49 miliar, setara dengan Rp450,46 triliun.
Selain itu, sektor-sektor lain yang menyedot utang asing pemerintah terbesar yakni sektor konstruksi, jasa pendidikan, hingga jasa keuangan dan asuransi.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
Di posisi kedua, sektor penyedot utang asing pemerintah terbesar ialah konstruksi sebanyak 16,5 persen. Di mana, secara nilai sebesar USD32,85 miliar atau senilai Rp 455,39 triliun.
Utang konstruksi itu meningkat dibandingkan September 2019 dengan total USD31,98 miliar atau setara dengan Rp443,33 triliun. Totalnya juga meningkat, dibandingkan Oktober 2018 berjumlah USD29,62 miliar, setara dengan Rp410,64 triliun.
Posisi ketiga, sektor jasa pendidikan. Pemerintah mengeluarkan utang sebesar 16,1 persen dengan total USD32,06 miliar, setara dengan Rp444,52 triliun.
Jumlah utang sektor pendidikan meningkat dibanding September 2019, dengan total USD31,10 miliar atau setara dengan Rp431,34 triliun. Sedangkan, pada Oktober 2018, totalnya berjumlah USD 27,31 miliar, setara dengan Rp378,77 triliun.
Keempat, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, per Oktober 2019, pemerintah menggunakan utang sebesar 15,3 persen. Jumlah itu setara dengan USD30,52 miliar atau sebesar Rp423,29 triliun.
Jumlah utang sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib meningkat dibanding September 2019 berjumlah USD29,65 miliar atau setara dengan Rp411,34 triliun. Sedangkan pada Oktober 2018, besarannya mencapai USD24,50 miliar atau setara dengan Rp339,89 triliun.
Kelima, pemerintah juga menghabiskan 13,4 persen untuk sektor jasa keuangan dan asuransi. Per Oktober 2019, jumlah utangnya sebesar USD26,69 miliar atau setara dengan Rp370,27 triliun.
Utang dalam sektor keuangan dan asuransi itu meningkat tipis dibanding September 2019, yang berjumlah USD26,59 miliar atau setara dengan Rp368,73 triliun. Total utang itu terus mengalami peningkatan dibanding Oktober 2018, dengan jumlah USD26,32 miliar atau setara dengan Rp364,99 triliun.
Ekonom: Masyarakat Kerap Khawatir Lihat Utang RI Rp5.000 Triliun, Ini Salah Persepsi
SVP Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia, Ryan Kiryanto angkat suara terkait utang Indonesia yang mencapai Rp5.000 triliun dan kerap dianggap negatif. Padahal, menurutnya, nilai tersebut masih jauh dari kata bahaya.
"Masyarakat kerap khawatir karena melihat nilai utang yang mencapai Rp5.000 triliun dan dianggap berbahaya, ini yang salah persepsinya," ujarnya saat ditemui di Labuan Bajo, Senin (9/12).
Ryan menjelaskan batas rasio utang yang diizinkan ialah sebesar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB), di mana posisi Indonesia saat ini baru sekitar 29 persen. "Rasio utang asing 29 persen masih bagus. Karena thresholdnya 60 persen," imbuhnya.
Dia mengakui, jika dilihat secara nilai, memang angka Rp5.000 triliun terlihat besar. Namun, jika dibedah lebih dalam, dalam utang itu memiliki tenor variatif. Mulai 5 tahun bahkan sampai 30 tahun.
"Apalagi revenuenya salah satunya dari perusahaan-perusahaan dalam ekonomi kita mencapai Rp15.000 T. Apalagi Bank Indonesia ngawal terus. Maka no worries," tuturnya.
Ryan menambahkan surat utang Indonesia juga sebenarnya masih dominan dipegang oleh domestik. Di mana, surat utang sebagian komposisinya dipegang oleh perbankan.
Bukan oleh asing seperti yang saat ini lebih ramai diketahui oleh masyarakat. "Yang memegang surat utang Indonesia masih domestik, sebagian darinya perbankan buku III dan IV."
Reporter Magang: Nurul Fajriyah
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Utang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaPerkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaRealisasi investasi ini lebih tinggi dari target Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya