5 Strategi anyar pemerintah Jokowi lepas ketergantungan pada utang asing

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV 2017 sebesar USD 352,2 miliar atau setara Rp 4.772,6 triliun (USD 1=Rp 13.551). Angka ini atau tumbuh 10,1 persen secara tahunan (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakinkan bahwa utang bukan suatu hal yang mengkhawatirkan. Di mana, hampir seluruh negara di dunia berutang.

"Kalau saya katakan di seluruh dunia 190 negara semuanya kecuali mungkin dua negara kecil yaitu dua negara yang menjadi pusat dari perjudian. Tapi semua negara punya utang," kata Menteri Sri Mulyani.

Namun, Menteri Sri Mulyani menegaskan pada dasarnya dirinya akan berusaha menekan porsi utang Indonesia. Caranya akan berupaya menjaga defisit APBN 2018 lebih rendah. Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan penarikan utang terukur dan dikelola secara transparan.

"Defisit APBN tahun 2018 dijaga lebih rendah untuk menjaga fiscal sustainability, penarikan utang terukur dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai standard internasional," ujar Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani menambahkan, strategi pengelolaan utang ditujukan untuk menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 30 persen, penurunan defisit keseimbangan primer, pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna memenuhi pembiayaan pada tingkat biaya dan risiko yang minimal, serta lebih memfokuskan pada sumber pendanaan dalam negeri.

Atas fenomena utang asing ini, merdeka.com akan merangkum sejumlah strategi baru pemerintah dalam lepas dari jerat utang asing. Selamat membaca.

Reformasi birokrasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menghapus utang RI. Salah satunya di sektor birokrasi untuk mempermudah investasi swasta.

"Untuk memahami PPP, kita harus mengakui banyak pejabat pemerintah belum paham betul apa yang terjadi. Belum mengerti bagaimana menciptakan kebijakan," kata dia.

"Birokrasinya belum tentu bekerja sama cepatnya. Harus ada reformasi birokrasi," tegas dia.

Dorong swasta untuk bangun Indonesia

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah tidak mau terus-menerus bergantung pada utang asing dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, peran swasta dalam pembangunan akan terus didorong."Pemerintah akan mendorong lebih banyak PPP (Public Private Partnership). Tidak hanya andalkan utang, tapi juga equity dan partisipasi swasta," ungkapnya.

Tak boros belanja

Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan melakukan kontrol terhadap sistem belanja negara supaya digunakan untuk sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan. "Kami terus pantau potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi, juga menjaga belanja kita agar baik dan hati-hati jadi tidak asal belanja. Jadi entah dari jenis belanjanya maupun dari efisiensi belanjanya yang perlu diperhatikan. Dengan adanya keseimbangan di penerimaan, lalu strategi belanja, kita harapkan defisit akan terus menerus bisa ditekan," jelasnya.Menkeu Sri mengatakan belanja Indonesia tetap fokus pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, di mana hal-hal tersebut tidak bisa ditunda. Sebab, akan menentukan masa depan Indonesia."Jadi sedapat mungkin penerimaan pajak kita dapat memenuhi kebutuhan dasar itu. Kalaupun berutang sedapat mungkin untuk belanja modal dan menghasilkan produktivitas dan tingkat pengembalian bisa terbayarkan kembali," ungkapnya.

Reformasi perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berhati-hati agar utang Indonesia tidak terus membengkak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menaikkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan."Kami terus jaga secara hati-hati. Saya Menkeu yang sangat inginkan supaya pendanaan pembangunan kita, kalau kami ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaikkan. Itu kami lakukan dengan reformasi perpajakan," ujar Menkeu Sri.

Dorong masyarakat suka menabung di bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong masyarakat Indonesia untuk rajin menabung. Banyaknya dana terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan dan mengurangi ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri.Presiden Jokowi sendiri telah meluncurkan hari menabung nasional setiap 31 Oktober. Langkah ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga keuangan resmi.