8 sikap pemerintah terkait razia pekerja migran ilegal di Malaysia

Merdeka.com - Pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khusus membahas dampak razia yang dilakukan otoritas Malaysia kepada pekerja migran ilegal, termasuk pekerja asal Indonesia, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (06/7) kemarin.

Rapat yang digelar secara tertutup tersebut menghasilkan delapan sikap dan keputusan terkait perlindungan terhadap sekitar 1,3 juta TKI ilegal di Malaysia yang terancam terkena razia otoritas negara jiran tersebut.

Rapat koordinasi yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan ini diikuti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta seluruh Dinas Ketenagakerjaan dari seluruh provinsi.

Hasil rapat tersebut itu pun menghasilkan, pertama, pemerintah Indonesia mendukung kebijakan pemerintah Malaysia untuk mengatasi masalah pekerja asing yang tidak berdokumen.

Pemerintah Indonesia memandang program rehiring kurang efektif yang disebabkan biaya yang tinggi dan keengganan majikan. Karenanya Indonesia mendesak pemerintah Malaysia untuk mengevaluasi kegagalan program ini dengan melibatkan Indonesia melalui perwakilan RI di Malaysia.

Kedua, Indonesia mendesak Malaysia melakukan penegakan hukum terhadap TKI secara manusiawi dan tetap menghormati hak asasi manusia. Dan bagi TKI yang ditangkap harus diberikan hak-haknya dan diperlakukan secara manusiawi, serta dengan tetap melindungi hak milik TKI.

Ketiga, pemerintah Indonesia meminta akses kekonsuleran guna memastikan proses penegakan hukum sesuai standar HAM.

Keempat, mendesak agar Malaysia tidak diskriminasi dalam penindakan terkait kebijakan E-Kad. Tidak hanya pada TKI, tapi juga majikan.

Kelima, Indonesia meminta Malaysia untuk duduk bersama membahas akar masalah dan mencari solusi keberadaan TKI tidak berdokumen.

Keenam, pemerintah Indonesia mengimbau kepada para TKI ilegal tidak mengambil langkah-langkah yang membahayakan atau memperburuk situasi, dan mengimbau agar memanfaatkan pulang secara sukarela.

Ketujuh, pemerintah Indonesia melakukan pendampingan hukum kepada TKI dan menyediakan hotline di enam perwakilan RI di Malaysia. Nomor yang dapat dihubungi selama proses ini adalah +60321164016 atau +60321164017.

Delapan, pemerintah daerah meningkatkan kinerja satuan tugas pencegahan bagi TKI non prosedural dan mengantisipasi pemulangan TKI non prosedural.

"Ini menunjukkan negara hadir dalam mencegah pengiriman TKI non procedural," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketanagakerjaan, Hery Sudarmanto. (mdk/ibs)