Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ada Omnibus Law, Bikin Koperasi Lebih Mudah Cukup 3 Orang Saja

Ada Omnibus Law, Bikin Koperasi Lebih Mudah Cukup 3 Orang Saja Teten Masduki. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) Teten Masduki menilai bahwa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan yang kini tengah dalam proses Program Legislasi Nasional (Prolegnas), akan membawa keuntungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Keuntungan yang bisa diraih UMKM di antaranya kemudahan seseorang dalam membuat koperasi.

"Orang bikin koperasi itu kan lebih sulit dari pada bikin tempe, kita akan upayakan lebih mudah lagi, kalau dulu harus 20 orang, sekarang kami usulkan tiga orang juga bisa," ujar Teten di Gedung Kemenkop, Jakarta, Rabu (5/2).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, dengan ketetapan yang diajukan dalam RUU Omnibus law, kini koperasi juga dapat dikembangkan dengan beragam usaha dan tidak lagi dibatasi. "Sekarang koperasi boleh usaha seluas luasnya. Nah itu kan suatu kemajuan."

Sementara itu, pengecualian UMKM dalam pengenaan kebijakan upah perjam yang diatur dalam kebijakan pengupahan, akan menimbulkan beberapa hal dalam mendorong kemitraan atau sub kontraktif, antara usaha yang besar dan kecil.

"(Alasan mengapa UMKM dikecualikan dalam upah perjam karena), UKM kalau diberlakukan upah minimum, sama seperti industri besar, banyak UKM yang tidak bisa. Sehingga (akibatnya) banyak UMKM (yang akan) melanggar peraturan perburuhan," ujar Teten.

Dengan itu, Teten melihat industri besar akan banyak merekrut UMKM untuk mengerjakan produknya. Sehingga kini dia mengimbau untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil (UMK). "Kita (Kememkop) harus siapkan UMK, (dalam hal) mengembangkan kapasitasnya menjadi mitra partner industri besar," papar Teten.

Teten mengatakan, ke depannya Kemenkop akan membangun kemitraan dengan koperasi untuk menjamin hubungan kerjasama, antara UMK dengan industri besar. "Misalnya industri garmen, itu bisa kontrak ke perumahan. Ibu-ibu misalnya merajut, tapi itu baru perorangan. Ke depannya kita ingin kemitraan itu dengan koperasi sehingga bisa menjamin hubungan kerjasamanya."

RUU Omnibus Law, Teten Minta Jangan Batasi UMKM

Selain itu, Teten menyarankan dalam RUU Omnibus law, investasi yang masuk di UMKM harus bermitra dengan koperasi. "Jadi co-investasi. Bukan mendirikan sendiri. (Dengan ini) akan menguntungkan UMKM dalam hal investasi."

Di sisi lain, peraturan pembatasan barang impor yang dikurangi juga, Teten nilai ini bagus untuk UMKM. "(catatan dari usaha ritel), karena selama ini produk impor yang dari e-commerce, itu harganya bisa lebih murah 40 sampai 60 persen."

Dengan adanya peraturan pajak yang dikenakan jasa titip, Teten menilai ini akan bisa menjaga eksistensi produk UMKM, untuk tetap bisa berdaya saing dengan produk impor.

Reporter Magang : Nurul Fajriyah

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Genap Tiga Tahun, OSS Berbasis Risiko Terbitkan 10 Juta NIB
Genap Tiga Tahun, OSS Berbasis Risiko Terbitkan 10 Juta NIB

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Anak Buah Teten Tak Setuju Kementerian Koperasi Dipecah, Ini Alasannya
Anak Buah Teten Tak Setuju Kementerian Koperasi Dipecah, Ini Alasannya

Model pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.

Baca Selengkapnya
Berkat OSS, Kementerian Investasi Sudah Terbitkan 10 Juta NIB dalam Waktu 3 Tahun
Berkat OSS, Kementerian Investasi Sudah Terbitkan 10 Juta NIB dalam Waktu 3 Tahun

OSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.

Baca Selengkapnya
Cara Satgas UU Cipta Kerja Ingin Dapat Masukan dari Para Pengusaha
Cara Satgas UU Cipta Kerja Ingin Dapat Masukan dari Para Pengusaha

UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi

Baca Selengkapnya
Kemenkop-UKM: Revisi UU Perkoperasian Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo
Kemenkop-UKM: Revisi UU Perkoperasian Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginisiasi merevisi UU perkoperasian untuk membangun ekosistem kelembagaan.

Baca Selengkapnya
Tok! OJK Larang Pemegang Saham Mayoritas Punya Lebih dari Satu BPR dan BPRS
Tok! OJK Larang Pemegang Saham Mayoritas Punya Lebih dari Satu BPR dan BPRS

Pemilik saham mayoritas hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu BPR ataupun BPRS.

Baca Selengkapnya
Lebarkan Sayap Bisnis, Bank Jatim MoU KUB dengan Bank Lampung
Lebarkan Sayap Bisnis, Bank Jatim MoU KUB dengan Bank Lampung

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat.

Baca Selengkapnya
Rasio Wirausaha Indonesia Naik Jadi 3,35 Persen
Rasio Wirausaha Indonesia Naik Jadi 3,35 Persen

Pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini, termasuk di kalangan pelajar.

Baca Selengkapnya
Ini Jumlah Pengusaha yang Pas Agar Indonesia Jadi Negara Maju
Ini Jumlah Pengusaha yang Pas Agar Indonesia Jadi Negara Maju

Pelaku wirausaha di Indonesia sudah harus matang dengan perencanaan bisnis yang akan dikembangkan.

Baca Selengkapnya
Permudah Masyarakat Punya Rumah, Anies Baswedan akan Ubah Regulasi Pengajuan KPR
Permudah Masyarakat Punya Rumah, Anies Baswedan akan Ubah Regulasi Pengajuan KPR

Bahkan, Anies berencana memberikan KPR kepada masyarakat yang membangun rumahnya sendiri.

Baca Selengkapnya
Jumlah Koperasi Turun Drastis Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
Jumlah Koperasi Turun Drastis Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Meskipun dari segi jumlah mengalami penurunan, namun dari segi permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.

Baca Selengkapnya