Awal Tahun 2025 Rupiah Makin Anjlok, Pemerintah Harus Lakukan Apa?

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) mengalami kondisi yang dilematis.

Baru memasuki awal tahun 2025, kondisi ekonomi nasional dihadapkan dengan tantangan berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Analis Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan pergerakan nilai tukar hampir menyentuh angka Rp16.400 rupiah per USD.

"Nilai tukar ini cenderung kurang ideal dibandingkan dengan target sesuai Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025, sebesar Rp16.000 per USD," kata Ajib dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Rabu (22/1).

Ajib menjelaskan pelemahan nilai tukar ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor ekonomi global dan internal, faktor ekonomi domestik. Faktor eksternal, terutama karena pergantian kepemimpinan Presiden Donald Trump yang akan fokus dengan penguatan ekonomi domestik Amerika.

"Termasuk kemungkinan pengurangan pajak perusahaan Amerika, peningkatan investasi domestik dan juga potensi kenaikan tarif barang impor ke Amerika. Hal ini bisa mempengaruhi meraca dagang Indonesia-Amerika yang pada tahun 2024 Indonesia mengalami surplus lebih dari USD11 miliar," terang dia.

Untuk faktor internal atau faktor ekonomi domestik, Ajib bilang juga memberikan dampak terhadap pelemahan nilai rupiah. Pertama program jangka panjang transformasi ekonomi yang mendorong hilirisasi, jangka pendek akan memberikan konstraksi ekspor bahan baku mentah.

Kedua, faktor keuangan negara dimana Tahun 2025 jatuh tempo hutang mencapai lebih dari 800 triliun rupiah. Hal ini akan memberikan tekanan terhadap kebijakan fiskal yang akan kembali defisit.

Dia menambahkan pelemahan nilai tukar rupiah ini akan memberikan imbas terhadap sektor privat maupun terhadap keuangan negara.

Di sektor privat, hal ini akan berpengaruh terhadap barang-barang dan bahan baku impor. Potensi kenaikan harga ini akan memberikan dampak mengeskalasi inflasi dan pengurangan daya beli masyarakat.

"Sedangkan keuangan negara akan mengalami tekanan, karena sebagian hutang dalam bentuk mata uang asing. Sehingga akan diperlukan penyesuaian atau koreksi atas hutang dan bunga yang jatuh tempo," jelasnya.

Saran Pengusaha

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan bauran kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi untuk mendorong penguatan nilai tukar.

Untuk kebijakan fiskal, idealnya pemerintah perlu menekan defisit, terutama dengan efisiensi belanja dan prioritas program yang memberikan daya ungkit ekonomi.

"Tetapi, memang, ruang fiskal pemerintah begitu terbatas dan sempit, akibat scaring effect pandemi. Pemerintah harus menerapkan filosofi spending better, bukan better spending. Sehingga belanja fiskal menjadi lebih berkualitas," tuturnya.

Sedangkan dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) mengalami kondisi yang dilematis. Untuk penguatan nilai tukar, secara teoritik, BI seharusnya meningkatkan suku bunga acuan, agar terjadi capital inflow dan banyak uang asing masuk ke perekonomian Indonesia.

"Tetapi, BI lebih memilih mengeluarkan kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan. Ini memperlihatkan bahwa BI lebih memilih untuk fokus dengan penguatan ekonomi dalam negeri dan menjaga daya beli masyarakat. Karena penurunan tingkat suku bunga acuan ini akan mengurangi cost of fund pendanaan dalam negeri dan juga mendorong komsumsi lebih bergairah," ungkapnya.

Kemudian, yang ketiga, pemerintah harus fokus dengan kebijakan ekonomi pro dengan penguatan nilai tukar rupiah. Kerjasama bilateral harus lebih diperkuat dan mengoptimalkan transaksi dengan mata uang lokal. Kemudian kerjasama dengan negara-negara yang tergabung di BRICS menjadi peluang, selain akses perluasan pasar, juga untuk mendatangkan investasi.

"Pemerintah mempunyai target yang ambisius dengan mendatangkan investasi tidak kurang dari 13 ribu triliun rupiah dalam waktu 5 tahun ke depan. Hal ini harus diiringi dengan kerjasama-kerjasama yang terbangun dengan negara-negara lain yang mempunyai visi ekonomi yang sama," katanya.

Kebijakan yang selanjutnya, dan masih menuai pro kontra adalah penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang berlaku mulai 1 Maret 2025, masa retensinya menjadi 1 tahun. Agar tidak mengalami konstraksi ekonomi dan kontraproduktif terhadap investasi, pemerintah harus mengimbangi dengan insentif yang tepat dan mengakomodir masukan dari seluruh stakeholder.

"Jika pemerintah bisa fokus bauran kebijakan-kebijakan yang pro dengan ekonomi dalam negeri, dan membuat kebijakan jalan tengah yang tepat sasaran, sangat mungkin rupiah akan mengalami penguatan, dalam jangka menengah sampai akhir tahun 2025," tutup Ajib.