Awalnya Cuma Kepala Desa, Kini Jadi Menteri Jokowi yang Terseret Korupsi
Perjalanan karier anak buah Jokowi dari kepala desa hingga kursi menteri.
Perjalanan politik
Awalnya Cuma Kepala Desa, Kini Jadi Menteri Jokowi yang Terseret Korupsi
Dari Kepala Desa, jadi PNS hingga Kursi Menteri
Tak banyak yang tahu, salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ada yang pernah menjadi kepala desa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Jabatan ini menjadi awal karier anak buah Presiden Joko Widodo sebagai eksekutif di daerah.
Setelah masa jabatan habis, pada tahun 1980, sosok ini pun naik pangkat menjadi Lurah di Kota Makassar.
Di sinilah kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di mulai. Bahkan terbilang moncer sebagai seorang abdi negara.
Bagaimana tidak, tahun 1982 ia menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kota Makassar.
Pada tahun berikutnya, diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Perangkat IV dan V Biro Pemerintahan Makassar.
Setahun kemudian, ia diangkat sebagai Camat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, kota kelahiran ayahnya.
Di tahun 1987, ia pindah tugas sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat I Sulawesi Selatan.
Beberapa tahun kemudian dia diangkat menjadi kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat I Sulsel dan Kepala Bagian Urusan Generasi Moda dan Olahraga Setwilda Tingkat I Sulsel.
Kariernya semakin menanjak ketika ia dipercaya menjadi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa.
Beberapa tahun kemudian posisinya naik menjadi Kepala Biro Humas Setwilda Tingkat I.
Setelah lama bertugas sebagai PNS di lingkup Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sosok ini memberanikan diri untuk terjun ke dunia politik.
Langkah pertama politiknya dengan bergabung sebagai kader dari Partai Golkar bersama dengan Jusuf Kalla serta Aksa Mahmud dari Sulawesi Selatan.
Sosok ini adalah Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian dalam Kabinet Jokowi-Maruf Amin. Namanya baru-baru ini mendadak viral usai tersandung kasus suap dan korupsi.
Meski belum dinyatakan resmi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun Syahrul memilih mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian.
Hal ini seiring dengan perkara tidak pidana korupsi yang menyelimuti Kementerian Pertanian.
Syahrul bahkan mendapatkan panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diminta keterangan sebagai saksi.
Di samping perkara tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian, perjalanan Syahrul menduduki jabatan eksekutif cukup panjang.
Tahun 1994, dia pertama kali maju sebagai Calon Bupati Gowa dan langsung terpilih.
Setelah selesai menjabat sebagai Bupati Gowa, Syahrul kemudian mencoba maju sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mendamping Amin Syam.
Mereka berdua terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dengan masa jabatan dari tahun 2003 hingga 2008.
Setelah itu, Syahrul kemudian menggandeng Agus Arifin Nu’mang yang kala itu Ketua DPRD Sulsel untuk maju dalam pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
Pada bulan oktober 2019, Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2024 dalam kabinet Indonesia Maju.
Namun, tinggal setahun masa jabatannya, Syahrul memilih mundur dari kursi menteri karena diduga terlibat dalam kasus korupsi dan suap di Kementerian Pertanian.
Anak Seorang Prajurit TNI
Syahrul memiliki ayah yang berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ayah Syahrul bernama Muhammad Daeng Yasin Limpo. Pangkat terakhir Daeng Yasin yaitu letnan kolonel.
Ayah Syahrul bahkan pernah ikut berjuang ketika revolusi kemerdekaan hingga mendapatkan penghargaan Bintang Gerilya.
Karena latar belakang ayahnya itulah, masa kecil Syahrul harus berpindah-pindah mengikuti tugas sang ayah sebagai seorang prajurit.
Pendidikan Syahrul dimulai pada tahun 1961 di SD Negeri Mangkura Makassar. Tahun 1967, dia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 6 Makassar.
Selanjutnya di tahun 1973, dia menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Cendrawasih Makassar.
Setelah lulus SMA, Syahrul melanjutkan pendidikannya dengan memilih kuliah di Universitas Hasanuddin, Makassar di Fakultas Hukum, hingga di tahun 1983 dia dinyatakan lulus.
Politikus Partai NasDem itu kemudian mengambil pendidikan masternya di Pasca Sarjana LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 1999.
Selain itu ia juga melanjutkan pendidikan master ilmu hukumnya di Universitas Hasanuddin serta S3 di kampus yang sama.
