Biaya AMDAL Mahal, Investasi Skala Kecil Cukup Pakai UKL dan UPL
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui ada beberapa hal yang menjadi catatan Indonesia dalam menarik investor. Salah satunya yakni harga tanah yang mahal, dengan rata-rata Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per meter persegi.
Di sisi lain, masih ada beberapa birokrasi yang tumpang tindih dan kurang efisien, seperti pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Di mana biayanya untuk mengurusnya masih cukup tinggi yakni mencapai Rp 1 miliar. Sementara pengurusan AMDAL untuk investasi kecil cukup memberatkan.
"AMDAL ini wajib, tapi kadang-kadang dibuat-buat juga. Contoh, investasi cuma 3.000 meter persegi. Bikin kebun investasinya cuma Rp 600 juta, tapi biaya AMDALnya bisa Rp 1 miliar," kata Bahlil dalam Webinar Relocating Investment to Indonesia in The Time of Covid-19: Opportunity and Challenge INDEF, Selasa (4/8).
-
Apa harga tanah termahal di Indonesia? Tanah kosong di kawasan ini sudah terbilang sangat jarang karena sebagian besar sudah digunakan untuk membangun gedung mewah yang digunakan oleh perusahaan terkenal baik lokal maupun perusahaan global.
-
Di mana harga tanah paling mahal di Indonesia? Wilayah yang berada di sekitar Bundaran HI ini jadi kawasan paling elit dan termahal di Indonesia!
-
Apa faktor yang mempengaruhi harga rumah? Evaluasi cermat terhadap nilai properti yang sebenarnya berdasarkan lokasi, ukuran, dan kondisi dibandingkan dengan harga pasar di sekitarnya sangatlah penting.
-
Bagaimana Jakarta menarik investor? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Kenapa harga tanah di MH Thamrin mahal? Sebagai pusat Ibukota hingga saat ini, tentu tak heran jika Jakarta menjadi kawasan yang memiliki harga termahal di Indonesia.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
Bahlil menyebutkan, biaya tersebut termasuk tembusan kepada Pemerintah Daerah setempat serta konsultan. “Itu hantu itu semua mainnya. Jadi kita mau membantu UMKM atau membunuh UMKM,” kata dia.
Untuk itu, dengan adanya omnibus law, maka perizinan serta prasyarat investasi disederhanakan. Sehingga lebih efisien dan dapat pula membantu investasi kecil, seperti UMKM. Investasi dengan skala kecil, tetap dapat mengurus Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Semantara untuk investasi besar, maka tetap diharuskan mengurus AMDAL.
"Sementara kelas menengah itu UKL UPL-nya tetap ada. Nah kelas besarnya tetap pakai AMDAL, tapi syaratnya jangan terlalu banyak dibuat ribet. Kalau dibuat terlalu ribet, nggak akan selesai-selesai apa yang menjadi kepentingan pengusaha," tandasnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus ini membuat masyarakat penasaran dengan harta kekayaan milik Bahlil sejak jadi menteri.
Baca SelengkapnyaPengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca SelengkapnyaPenerapan kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi kembali memasarkan investasi di IKN kepada para investor
Baca SelengkapnyaHarga tanah di beberapa wilayah dipatok dengan harga yang tinggi.
Baca SelengkapnyaBahlil menargetkan realisasi investasi 2025 sebesar Rp800 triliun saja jika hanya dibekali anggaran pada kisaran Rp600 miliar.
Baca SelengkapnyaAlasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, realisasi pembebasan lahan di IKN untuk Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024 sebesar Rp1,43 triliun.
Baca SelengkapnyaPenjualan properti residensial triwulan IV-2023 tercatat meningkat 3,37 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons penerimaan Muhammadiyah atas Kelola izin tambang.
Baca SelengkapnyaMereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca SelengkapnyaKenaikan didorong oleh rumah dengan ukuran besar atau tipe 70 dengan harga berkisar Rp500 juta-Rp1 miliar.
Baca Selengkapnya