Bocoran Erick Thohir soal Skema Pembentukan Holding dan Subholding PLN

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan membentuk holding dan subholding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Rencana ini dikemukakan setelah Erick Thohir melakukan rapat bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri Erick membeberkan, saat ini untuk pembentukan holding dan subholding PLN tengah mencari benchmarking baik dari Korea, Italia, Prancis, hingga Malaysia. Ke depannya, dengan adanya sub holding PLN akan fokus mengurusi transmisi listrik.

"Dari benchmarking itu baru kita lihat apakah kebijakan kita itu holding atau subholding. Kalau dari benchmarking awal konfirmasi bahwa kita harus spin off power plant jadi subholding tersendiri, karena banyak negara seperti itu," ungkap Erick saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/1).

Dengan adanya subholding seluruh power plant, maka akan ada transisi besar-besaran ke pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). Namun tetap, subholding itu tidak membebani keuangan PLN pusat yang saat ini memiliki utang sebanyak Rp500 triliun.

"Maka subholding in harus cari alternatif pendanaan lain apakah corporate action. Karena tidak mungkin kita meminta utang atau PMN (penanaman modal negara) terus, corporate action akan jadi pertimbangan," terang Erick.

Adapun mengenai konsolidasi pembentukan subholding, akan ada turunan power plant yang masuk ke dalam subholding tersebut. Salah satunya adalah PT PLN Batubara sebagai perusahaan yang bergerak mencari energi primer batu bara kepada PLN.

Kajian Menyeluruh

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan, pihaknya masih melakukan review secara menyeluruh mengenai rantai pasok batu bara. Sebab, berkaca dari arahan Menteri BUMN, Erick Thohir melihat rantai pasok batu bara masih ditemukan masalah.

"Arahan beliau bagaimana rantai pasok yang saat ini teridentifikasi, terfragmentasi, bisnis yang sangat kompleks, panjang, berbelit-beliy disederhanakan. di mana ada titik-titik lemah, diperkuat," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Rabu (19/1).

Dirinya pun tidak menutup kemungkinan, jika memang pembubaran dilakukan agar proses bisnis rantai pasok bisa mengubah dari tadinya penuh risiko, menjadi rantai pasok yang andal, efisien, dan efektif. Maka mau tidak mau semua harus dilakukan.

"Termasuk adalah sedang lakukan review secara bisnis proses, legal, operasional, dan struktur organisasi, maupun SDM untuk menuju arah likuidasi dari PLN batu bara, agar bisnis prosesnya, rantai pasoknya berjalan lebih efektif dan efisien," pungkas dia.