Bos BI harap aturan ubah Rp 1.000 ke Rp 1 dapat restu Jokowi
Merdeka.com - Bank Indonesia makin mantap mengajukan RUU Redenominasi Rupiah untuk dibahas di DPR RI. Berbagai konsolidasi dengan stakeholder terkait semisal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah dilaksanakan dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.
"Kita akan meminta waktu ke presiden dan diharapkan presiden mendukung karena stabilitas ekonomi politik terjaga ini waktu yang tepat mengajukan RUU redenominasi mata uang," ungkap Agus MArtowardojo di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/7).
Lebih jauh, dia pun mengharapkan pembahasan RUU ini nantinya dapat berjalan lancar dan mulus. Mengingat tidak terlalu banyak poin pasal yang dimuat di dalamnya.
-
Apa itu Redenominasi Rupiah? Redenominasi adalah proses penyederhanaan mata uang. Redenominasi menghapuskan angka nol (0) dari nominal mata uang yang ada.
-
Kapan Redenominasi Rupiah direncanakan? Indonesia telah mencanangkan agenda redenominasi rupiah sejak tahun 2010, dan wacananya masih berlanjut hingga saat ini.
-
Mengapa Redenominasi Rupiah diusulkan? Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.
-
Apa Redenominasi Rupiah itu? Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan.
-
Kapan Redenominasi Rupiah akan diterapkan? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Siapa yang mengelola Redenominasi Rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
"Kalau seandainya kita bisa usulkan redenominasi mata uang dan mungkin dibuat pansus, atau akan ada kekhususan karena RUU ini hanya 17 pasal kita harapkan ini akan menjadi langkah strategis bagi Indonesia," kata dia.
Mantan Menteri Keuangan ini pun mengatakan penyederhanaan mata uang ini, akan memberikan dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya meningkatkan citra Indonesia di mata dunia.
"Bisa memberikan persepsi positif kepada Indonesia bisa membuat efisien, dan juga membuat suatu confident yang lebih tinggi kepada ekonomi di Indonesia, karena kita adalah negara di antara beberapa negara yang 1 USD sama dengan 13.000," tandasnya.
"Di negara lain mungkin kan USD 1 sama dengan 4 Ringgit, atau USD 1 sama dengan 1,5 Dolar Singapura, tapi kok kita Rp 13.000," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani dipanggil Kepala Negara di tengah kursi Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.420 per USD.
Baca SelengkapnyaPelemahan Rupiah terhadap mata uang Negara Paman Sam hanya 2,34 persen.
Baca SelengkapnyaMeski tak membenarkan isu tersebut, Jokowi menyebut reshuffle bisa dilakukan apabila dibutuhkan.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyebut RAPBN 2025 telah mendapat persetujuan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaGubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pun yakin nilai tukar Rupiah akan terus menguat, ditopang kepercayaan investor dan pasar yang juga semakin besar.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani setelah dilantik pada hari Senin (19/8) kemarin.
Baca SelengkapnyaMeskipun Bank Indonesia bersifat independen, namun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menjawab kabar dirinya masuk kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.
Baca Selengkapnya