BUMN dan KNKS Duduk Bareng Bahas Pembentukan Bank Syariah Skala Besar

Merdeka.com - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan melakukan pembentukan bank syariah skala besar. Hal itu sudah masuk ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) sebagai peta arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang telah disepakati dalam Rapat Pleno KNKS bersama anggota dewan pengarah yang dipimpin oleh Presiden pada 5 Februari 2018 lalu.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan KNKS mengenai hal tersebut.

"Kita bicara detail dengan mereka untuk (tahu) apa saja sih yang bisa kita support untuk KNKS. Nanti kita akan duduk bareng lagi yang pentingnya apa," kata Gatot saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).

Dia mengungkapkan ada banyak pilihan yang bisa diambil untuk membentuk bank syariah tersebut. "Dulu kita road map kita kan ada bank syariah yang besar jadi BUMN. Apakah punya satu atau dua. Atau ada listing dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri (PPN/Bappenas) sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan salah satu quick wins sektor keuangan syariah, yaitu pembentukan bank BUMN syariah skala besar.

Kendati demikian, dia mengungkapkan hingga saat ini masih banyak yang harus dipertimbangkan mengenai rencana tersebut. "Ya tentunya kita masih harus berkomunikasi ya, kita ingin tentunya perbankan syariah ini ada bank syariah yang besar," kata Menteri Bambang saat ditemui di kantornya, Kamis (3/1).

Dia mengungkapkan, ada banyak kesulitan dalam mewujudkan hal tersebut. Sebab saat ini bank-bank syariah yang beroperasi di Indonesia merupakan anak usaha dari bank konvensional. Sementara bank syariah skala besar yang ingin dibentuk harus berdiri sendiri, tidak memiliki induk perusahaan.

"Bank syariah yang besar ini tentunya agak sulit kalau dia menjadi anak perusahaan dari induknya yang bank konvensional. Nah karenanya, salah satu wacana membentuk adalah membentuk BUMN syariah," ujarnya.

Mengenai proses pembentukannya nanti, Menteri Bambang mengaku belum ada prosedur khusus yang telah ditetapkan. Apakah akan melebur (merger) bank-bank syariah yang telah ada atau membentuk perusahaan baru dengan skala besar.

"Ya nanti kita cari cara terbaik, tentunya juga harus melihat tata cara dari pengalihan aset kemudian tata cara pengalihan BUMN nya sendiri. tapi intinya (pembentukan bank syariah besar) sudah menjadi aspirasi banyak pihak di masyarakat syariahnya sendiri," ujarnya.

"Ya tentunya harus cari cara yang terbaik, salah satu cara adalah merger dari anak - anak perusahaan. Tapi kan mungkin itu butuh waktu karena sahamnya kan dimiliki oleh masing - masing induknya," dia menambahkan.

Oleh sebab itu, Menteri Bambang enggan menetapkan target waktu penyelesaian pembentukan bank syariah skala besar tersebut. Sebab masih banyak hal yang perlu dilakukan. "Ya kita upayakan sesegera mungkin kita punya bank sayriah skala besar. Pokoknya saya tidak mau kasih target waktu, yang penting tentunya segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan kondisi yang real," tutupnya.