Cegah impor ponsel ilegal, pemerintah terapkan sistem kontrol IMEI

Merdeka.com - Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) bekerja sama untuk memvalidasi database nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI). Upaya ini guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga melindungi industri dan konsumen dalam negeri.

"Pada bulan April nanti, data IMEI ini sudah terkonsolidasi. Kami telah bekerja sama dengan Qualcomm dan akan di-support oleh Kominfo," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (15/2).

Airlangga mengatakan, sistem kontrol IMEI sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat jumlah pengguna ponsel di Indonesia cukup banyak. Hal ini menjadi pasar empuk bagi pemasok barang ilegal, yang kemudian sangat merugikan bagi masyarakat.

"Sebagai negara berpenduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia tentu menjadi target pasar bagi berbagai perangkat seluler, terlebih dengan semakin berkembangnya jaringan 4G LTE. Namun, hal ini juga memicu masuknya perangkat ilegal yang justru menghambat industri dalam negeri dan merugikan konsumen," jelasnya.

Airlangga menambahkan, IMEI yang akan dikelola oleh Kemenperin tersebut nantinya dapat diakses secara online. Sehingga setiap orang dapat mengakses. "Secara individu bisa dicek. Jadi, teknisnya kalau IMEI tidak terdaftar, maka tidak bisa digunakan di Indonesia," jelasnya.

Kemenperin terus berupaya memacu pengembangan dan daya saing industri ponsel dalam negeri. Terlebih lagi, melalui kebijakan hilirisasi, sektor ini sudah mampu meningkatkan nilai tambah dan mendukung rantai pasok manufaktur nasional. "Saat ini, hampir seluruh merek ponsel di dunia, telah diproduksi di dalam negeri," ungkap Airlangga.

Sebagai informasi, langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenperin dengan Qualcomm mengenai proses validasi database IMEI pada 10 Agustus 2017. Selain itu sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Peraturan Pemerintah No. 20/2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.