DPR: Batavia Air harus bertanggung jawab pada penumpang

Merdeka.com - Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mempailitkan Batavia Air ternyata membuat maskapai tersebut lepas tangan atas nasib ratusan penumpangnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Batavia Air tidak melepas tanggung jawab untuk mengembalikan uang penumpang karena melanggar undang undang.

"Sesuai dengan UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri No.77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Batavia harus menyelesaikan tanggung jawabnya kepada penumpang. Dan ini harus dilakukan sesegera mungkin," kata Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/1).

Selain itu, dia meminta Kementerian Perhubungan menginstruksikan kepada pihak manajemen Batavia Air agar segera membuka tempat keluhan pelanggan sebagai pusat krisis di setiap bandara yang masuk dalam rute penerbangan.

"Penumpang sudah membayar tiket, jadi mereka berhak atas pelayanan yang baik dari pihak Batavia. Untuk mengatasi kekacauan ini kami meminta kepada Batavia untuk menyiapkan Handling Costumer Complain sebagai Crisis Centre di setiap Bandara yang masuk rute penerbangannya," kata Yudi.

Sesuai dengan pasal 140 UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, kata Yudi, badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos yang telah memiliki tiket dan dokumen muatan. Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara.

Jika terjadi pembatalan penerbangan, sebagaimana diatur pasal 12 ayat (2) PM No.77 tahun 2011, perusahaan penerbangan wajib mengganti seluruh uang tiket yang telah dibayar oleh penumpang.

Yudi juga menyesalkan sikap manajemen Batavia Air yang kurang peduli dengan nasib penumpangnya. Apalagi jika mengacu pada PM No.77 tahun 2011, pembatalan penerbangan (cancelation offlight) seharusnya diberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 hari kalender sebelum penerbangan.

"Kami dapat memaklumi jika penerbangan ini dibatalkan mendadak karena ada keputusan pailit atas perusahaan ini. Tapi, bukan berarti Batavia diperbolehkan menelantarkan penumpang. Kewajiban ganti rugi dan memberikan pelayanan sudah diatur dalam UU dan sudah ada perjanjiannya sesuai dengan tiket. Dan tidak ada alasan tidak membayar ganti rugi karena setiap maskapai sudah diasuransikan," kaa Yudi.

Disisi lain, Yudi juga mengkritik kinerja Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Udara yang kurang responsif terkait dengan kasus penutupan Batavia Air tersebut. Menurut Yudi, jika pembinaan dan pengawasan terhadap maskapai nasional khususnya yang bermasalah dilakukan sejak jauh-jauh hari, kasus penelantaran penumpang ini bisa dihindari.

"Ketika kasus penghentian operasi Mandala Air tahun 2011 lalu mencuat, Komisi V sebenarnya sudah mengingatkan Dirjen Hubud untuk melakukan evaluasi terhadap maskapai penerbangan nasional agar jika ada masalah seperti ini bisa cepat diantisipasi. Tapi, hal itu sepertinya belum berjalan dengan baik," kata Yudi.

Seperti diketahui, sejak keluar putusan pailit, Batavia tidak lagi melakukan penerbangan. Akibatnya ratusan Penumpang Batavia Air di sejumlah bandara terlantar dan hanya bisa menunggu tanpa kejelasan. (mdk/rin)