Dua Menteri Ini Bakal yang Jadi Pejabat Pertama Pindah ke IKN
Dua menteri ini disebut ingin pindah ke IKN di waktu yang sama.
Dua menteri ini disebut ingin pindah ke IKN di waktu yang sama.
Dua Menteri Ini Bakal Jadi Pejabat Pertama Pindah ke IKN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengonfirmasi kesiapan pemindahan sejumlah menteri ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai Juli 2024.
Saat ini, tengah dilakukan proses instalasi air bersih di proyek ibu kota baru tersebut.
"Jadi (pindah ke IKN Juli), cuman airnya belum masuk. Nanti Juni masuk, jadi Juli Insya Allah bisa,"
ujar Menteri Basuki saat ditemui usai acara halal bihalal bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/4).
Sejumlah rumah menteri di IKN saat ini pun sudah rampung.
Basuki pun memastikan seluruhnya bakal selesai pada Juli mendatang.
"Sudah, sudah ada dua yang jadi. Tapi nanti Juli semua jadi," ucapnya.
Menurut rencana, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan jadi beberapa pejabat pertama yang pindah ke IKN.
Sementara untuk pejabat lain semisal Menkeu Sri Mulyani yang masuk golongan awal belum bisa dipastikan kapan pemindahannya.
"Kalau rencananya sih pak Menhub, Menkes, beliau ingin bareng,"
kata Basuki.
Basuki pun sempat mengutarakan, dirinya akan mulai pindah ke IKN di Kalimantan pada Juli 2024 apabila air minum sudah terdistribusi.
"Mudah-mudahan Juli nanti, kalau air bisa masuk Juni. Saya dengan istri saya (ke IKN)," ungkapnya beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.
Adapun Basuki setelah libur Lebaran disebut akan kembali mengunjungi IKN untuk meninjau perkembangan pembangunan.
Peninjauan ini dilakukannya sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo.
"Saya mau duluan sebelum Presiden, mudah-mudahan sebelum beliau, saya mau lihat dulu. Progresnya kan Juli harus jadi, jadi jadwal saya sendiri,"
katanya.
Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN membangun dua instalasi pengolahan air minum (IPA) untuk memasok air minum ke IKN.
IPA pertama merupakan infrastruktur intake Sungai Sepaku berkapasitas 350 liter per detik dengan pendanaan dari APBN, sedangkan IPA kedua dipasang di Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 300-350 liter/detik dengan pendanaan dari hibah yang diberikan oleh Korea Selatan.
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan IPA dari intake Sungai Sepaku dapat diselesaikan terlebih dahulu. Basuki akan memastikan bahwa pasokan air di IKN aman, sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di ibu kota baru Indonesia itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan rencananya untuk berkantor di IKN setelah bandara dan jalan tol dapat beroperasi, yang diperkirakan mulai Juli 2024.
Berdasarkan Peraturan Presiden No 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, instalasi pengolahan air minum (IPA) bertujuan untuk menyediakan dan mengolah pasokan air minum aman.
Prinsip yang digunakan dalam pembangunan IPA adalah lokasi IPA dioptimalkan dengan operasional dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Kemudian, memastikan interkoneksi antar-IPA sehingga produksi air minum dapat tetap berjalan ketika salah satu instalasi sedang tidak beroperasi.