Erick Thohir Buka Peluang PLN Batubara Masuk Subholding Power Plant

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengkaji kembali untuk tidak membubarkan PLN Batubara. Anak usaha dari PT PLN (Persero) itu, nantinya akan diberikan opsi untuk merger ke dalam subholding power plant.

Seperti diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mentransformasi PT PLN (Persero) dengan membuat dua subholding. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki proses bisnis di perusahaan listrik milik negara itu.

"Ini nanti mengkonsolidasikan semua yang ada hubungannya dengan turunan power plan, salah satunya PLN Batubara," ungkap Menteri Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (19/1).

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan daripada Menteri Erick. Jika memang upaya merger itu dilakukan dan membuat PLN Batubara menjadi lebih baik maka dirinya siap menjalankan.

"Apabila suatu organisasi harus harus diubah agar proses bisnis rantai pasok ini bisa ubah yang tadinya tidak andal, penuh risiko jadi andal efisien dan efektif. Semua akan dilakukan termasuk salah satunya review bisnis proses legal operasional dan struktur organisasi maupun SDM untuk menuju arah likuidasi PLN Batubara agar bisnis proses lebih efisien dan efektif," tandas Darmawan.

Kajian Subholding PLN

Sebelumnya, Menteri Erick mengatakan, pembentukan holding dan subholding PLN tengah mencari benchmarking baik dari Korea, Italia, Prancis, hingga Malaysia. Ke depannya, dengan adanya sub holding PLN akan fokus mengurusi transmisi listrik.

"Dari benchmarking itu baru kita lihat apakah kebijakan kita itu holding atau subholding. Kalau dari benchmarking awal konfirmasi bahwa kita harus spin off power plant jadi subholding tersendiri, karena banyak negara seperti itu," ungkapnya.

Dengan adanya subholding seluruh power plant, maka akan ada transisi besar-besaran ke pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). Namun tetap, subholding itu tidak membebani keuangan PLN pusat yang saat ini memiliki utang sebanyak Rp500 triliun.

"Maka subholding in harus cari alternatif pendanaan lain apakah corporate action. Karena tidak mungkin kita meminta utang atau PMN (penanaman modal negara) terus, corporate action akan jadi pertimbangan," terangnya.