Follow
ESDM Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, BPK Beri Bebarapa Sorotan
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), atas pencapaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan 2018.
Anggota Deputi IV BPK Rizal Djalil mengatakan, predikat WTP yang diperoleh Kementerian ESDM pada tahun ini, sama seperti tahun lalu. "Kami menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK laporan keuangan 2018. Opininya sama saja seperti tahun kemarin," kata Riza, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (12/6).
Rizal pun menyoroti beberapa hal capaian instansi yang dipimpin Ignasius Jonan tersebut, yaitu capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2019. Selain itu, juga perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggunaan teknologi informatika.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja BPH Migas? Penghargaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) ini merupakan bentuk apresiasi atas pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan penilaian kinerja Anggota JDIHN.
-
Bagaimana Kemnaker evaluasi BLKK? Ia menjelaskan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatan dari program BLK Komunitas.
-
Apa yang diapresiasi Pertamina dari pemerintah? Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM sehingga terlaksana pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tahun 2023 sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).
-
Kenapa Pertamina diapresiasi oleh pemerintah? 'Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan.' ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis.
-
Kenapa Menpora apresiasi LPDUK? 'Saya mengapresiasi langkah cepat LPDUK mengoptimalkan aset dengan menggelar ajang balap Menpora SIM Rancing Championship 2023 ini. Saya memang memberikan arahan kepada LPDUK agar mengoptimalkan aset Simulator balap digital ini dan bekerjasama dengan IMI. Saya juga akan mendorong LPDUK bertransformasi menjadi lembaga yang progresif dan dapat mendorong ekosistem industri olahraga di Indonesia,' ujar Menpora Dito.
-
Kenapa Pertamina mendapatkan penghargaan? Pertamina meraih delapan penghargaan termasuk 'Best of The Best Sustainability' yang menjadi penghargaan tertinggi.
"Yang menarik adalah capaian PNBP yang meningkat hampir 195 persen. Nah, ini punya kontribusi besar terhadap konteks penerimaan negara kita. ESDM juga memperbaiki SDM dan IT untuk meningkatkan PNBP itu," tuturnya.
Rizal melanjutkan, juga menyoroti program pemerataan kelistrikan di Indonesia yang sudah mencapai 98 persen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga.
"Namun, catatan kami bagaimana BUMN pelaksana itu memperoleh hak nya pada waktu yang tepat. Karena mereka sudah melakukan penugasan. Perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga sangat luar baisa, dan kami apresiasi hal itu," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca Selengkapnya
BPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca Selengkapnya
Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca Selengkapnya
Menurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca Selengkapnya
Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca Selengkapnya
Hasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca Selengkapnya
Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Kemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca Selengkapnya
Pembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca Selengkapnya