Genjot e-commerce, pemerintah gratiskan 1 juta domain buat UMKM
Merdeka.com - Dalam dua tahun mendatang, pemerintah menargetkan penyediaan satu juta domain gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan bisnis secara online. Terobosan ini diharapkan bisa menarik investor asing untuk bekerja sama dengan pelaku UMKM.
"Kami targetkan satu juta domain hingga 2018. Tahun ini kami siapkan domain gratis sebanyak 350 ribu. Juni ini paling tidak 20 ribu siap diedarkan," kata Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Mariam F. Barata, Jakarta, Rabu (25/5).
Untuk itu, Mariam menambahkan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah.
-
Bagaimana Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk terlibat dalam rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM.
-
Bagaimana UMKM bisa menarik konsumen di marketplace? “Berikutnya adalah bagaimana menampilkan produk jualan mereka agar tampak menarik di marketplace, tak sekedar memajang gambar semata. Mereka juga harus cepat menjawab pertanyaan calon konsumen. Jika lamban, maka konsumen dengan mudah beralih ke toko online lainnya,“ ujar Budi.
-
Bagaimana Kemnaker dorong perusahaan bantu UMKM? 'Kita dorong perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama, yakni mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM,' ucapnya.
-
Bagaimana UMKM bisa berkembang lewat e-commerce? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce.'Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak,' tambah Zulkifli Hasan.
-
Siapa yang mendorong perusahaan bantu UMKM? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendorong perusahaan besar mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
"Dinas melakukan verifikasi UKM. UKM lapor ke dinas, nanti akan diproses," katanya.
"Klasifikasinya kalau perorangan tidak boleh, tapi kalau UKM perorangan boleh, artinya kalau perorangan saja tanpa UKM itu yang tak boleh. Dia memang punya usaha e-commerce. Selain itu, belum ada nama domain, karena buat apa kalau sudah punya domain."
Dalam kesempatan sama, Direktur Pemberdayaan Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pratito Suhartoyo menambahkan, bidang usaha perdagangan elektronik atau e-commerce sepenuhnya terbuka untuk investor asing. Asalkan, investor asing bermitra dengan pengusaha kecil dan memiliki modal minimum Rp 100 miliar.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan juga menargetkan belanja online melalui e-commerce yang saat ini baru menyumbang 4 persen terhadap total pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaKemendag telah mengembangkan kerja sama UMKM, ritel modern, lokapasar, dan lembaga pembiayaan, termasuk pembiayaan ekspor.
Baca SelengkapnyaKemendag terus berupaya meningkatkan kemampuan digital pelaku usaha dalam negeri. Antara lain dengan menganggandeng perguruan tinggi hingga industri e-commerce.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia kembali mempertegas target untuk mencapai digitalisasi 30 juta pelaku UMKM pada 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 22 juta UMKM telah onboarding masuk ke ekosistem digital.
Baca SelengkapnyaPemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun kampus untuk mencetak inkubator baru.
Baca SelengkapnyaKemendag memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 menjadi Rp533 triliun.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, Konekios telah membantu ribuan UMKM di Indonesia untuk go digital.
Baca SelengkapnyaTikTok, Tokopedia, dan Grup GoTo berkomitmen memberikan manfaat lebih luas bagi para pelaku UMKM di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong agar UMKM lokal bisa merambah pasar digital.
Baca SelengkapnyaRencana pembatasan penjualan produk impor di bawah Rp1,5 Juta untuk melindungi produk UMKM dari ancaman produk impor, salah satunya TikTok Shop.
Baca SelengkapnyaPenjualan produk di TikTok shop sudah mengarah pada predatory pricing atau praktik menjual barang di bawah harga modal.
Baca Selengkapnya