Hitungan Sementara, Pembangunan IKN Telan Rp466 T dan 20 Persen dari APBN
![Hitungan Sementara, Pembangunan IKN Telan Rp466 T dan 20 Persen dari APBN](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2022/03/15/1416625/540x270/hitungan-sementara-pembangunan-ikn-telan-rp-466-t-dan-20-persen-dari-apbn.jpeg)
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pembangunan ibu kota negara Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp 460 triliun. Dana itu bersumber salah satunya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Hitungan sementara Rp 466 triliun itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," kata Presiden Jokowi dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).
Presiden Jokowi menjelaskan, selain APBN, nantinya dana pembangunan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga, kata Presiden Jokowi, berasal dari investasi sektor swasta dan BUMN.
-
Kenapa Prabowo meninjau pembangunan Istana Kepresidenan di IKN? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin (18/3). Kunjungan kerja kali dilakukan untuk meninjau tata ruang IKN serta persiapan upacara Hari Kemerdekaan yang akan dilaksanakan di IKN, pada 17 Agustus 2024 mendatang.
-
Mengapa Presiden Jokowi menilai progres pembangunan IKN semakin menarik bagi investor? Presiden juga mengungkapkan bahwa pembangunan sejumlah proyek di IKN saat ini menunjukkan makin bertambahnya minat investor untuk melakukan investasi di sana.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kenapa Ridwan Kamil mengingatkan Presiden Jokowi tentang pembangunan IKN? Dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN, pria yang akrab disapa Emil itu mengaku pernah mengingatkan Presiden RI Joko Widodo tentang kompleksitas dalam membangun ibu kota negara baru.
-
Bagaimana Indef menilai anggaran yang direncanakan Prabowo untuk pembangunan IKN? Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto menyebut dari pandangan politik Prabowo memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak. Tetapi, secara realistis anggaran yang digelontorkan untuk melanjutkan proyek tersebut tidak cukup.
"Sisanya dari PPP, berasal dari kpbu, berasal dari murni investasi sektor swasta, bisa juga BUMN, bisa juga obligasi publik, semua bisa dilakukan," ungkapnya.
Presiden Jokowi juga berharap otorita IKN saat ini dilakukan dengan fleksibel dan cepat. Tak kalah penting dapat bisa mendapatkan pendanaan dengan skema-skema yang ada.
"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan scheme scheme pendanaan dari berbagai scheme yang ada," pungkasnya.
Nusantara Jadi Kesempatan Indonesia Bangun Kota Terbaik di Dunia
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mampu menghadirkan kota terbaik di dunia. Sebab, untuk pertama kalinya Tanah Air membangun kota dari nol, atau bukan hanya sekedar memindahkan kota.
"Ini kesempatan untuk jadi kota terbaik dunia. Jadi terbaik itu satu, dari sisi sistemnya ya harus smart (kota cerdas), green (kota hijau), zero carbon (nol karbon), yang kedua dari sisi desain," kata Ridwan Kamil di kawasan titik nol IKN Nusantara, Kalimantan Timur, dikutip Antara, Senin (14/3).
Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan ada kesempatan bagi pemerintah untuk sedari awal mendesain pembangunan kota yang cerdas dan berkelanjutan. "Biasanya (kota) yang terdesain itu bikinan swasta, kalau kota bikinan dari negara belum pernah ada," ujarnya.
Dia menganggap pembangunan Nusantara dengan visi misinya sebagai kota modern, cerdas dan hijau membutuhkan waktu relatif lama. Maka itu, dia mengharapkan masyarakat memahami bahwa membangun Nusantara tidak mungkin tuntas hanya dalam waktu 3-5 tahun.
"Dari kota-kota dunia itu kan diawali dari sebuah visi. Visi itu ada yang beres 10 tahun. Kalau di bawa 10 tahun agak tidak realistis, jadi butuh waktu. Jadi masyarakat jangan terlalu berharap ya dalam waktu 3-5 tahun, saya kira sejarah kota-kota di dunia juga tak begitu," ujar dia.
Dia juga mengingatkan bahwa terdapat tantangan untuk membuat masyarakat dapat dengan sukarela pindah ke Nusantara. Dengan begitu, pemerintah harus menghadirkan berbagai fasilitas yang memadai, agar masyarakat secara sukarela mau pindah ke Nusantara.
"Karena kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya pasti sangat sepi," ujarnya.
Pemimpin daerah yang berlatar-belakang arsitek ini meyakini Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mampu membangun Nusantara sesuai dengan harapan banyak orang dan juga sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/26/1708924746273-h8lrg.jpeg)
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnya![Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/25/1711352115304-y5dgbl.jpeg)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya![Dilihati Jokowi, ini Jawaban Prabowo Ditanya Pembangunan IKN ke Depan Lanjut atau Tidak](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/08/12/104710.146-1723433954804-vi468jpeg-1.jpeg)
Presiden Jokowi dan Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto angkat bicara soal suasana dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Per Juli, Pembangunan IKN Sudah Habiskan APBN Rp11,2 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/13/1723523425971-gvnk4.jpeg)
Realisasi anggaran tersebut setara 26,4 persen dari total pagu Rp42,5 triliun.
Baca Selengkapnya![Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/16/1723816540371-uv5k7.jpeg)
Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca Selengkapnya![Di Luar APBN, Jokowi Ungkap Anggaran Pembangunan di IKN Tembus Rp56,2 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/12/1723442899643-lpng0k.jpeg)
Jokowi memaparkan sudah ada 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama.
Baca Selengkapnya![Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/7/1707302122465-2dp3ii.jpeg)
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca Selengkapnya![Rencana Pemindahan PNS ke IKN Mundur Lagi, Kini Tunggu Pembangunan Infrastruktur Digital Selesai](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/9/3/1725364158634-oiustg.jpeg)
Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan PNS ke IKN.
Baca Selengkapnya![Pembangunan IKN Tetap Lanjut di 2025, Dananya dari Anggaran Infrastruktur Rp400,3 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/8/16/1723797980401-221yz.jpeg)
Jokowi pernah menyampaikan investasi yang sudah masuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp56,2 triliun, di luar dari APBN.
Baca Selengkapnya