Inalum diminta tunggu Freeport selesaikan masalah lingkungan sebelum bayar saham

Merdeka.com - Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengimbau agar PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menunggu Freeport Indonesia menuntaskan permasalahan lingkungan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum membayar saham 41,64 persen.

Menurutnya, Inalum akan menanggung kerugian negara atas kerusakan lingkungan yang dilakukan Freeport Indonesia, jika transaksi ‎pembelian saham untuk menggenapi kepemilikan menjadi 51 persen, ‎dilakukan sebelum permasalahan lingkungan tersebut diselesaikan.

"Pemerintah mau akusisi‎ saham 51 persen dalam rangka divestasi, kan kalau beli perusahaan kita beli seluruh kita akan menikmati aset dan menanggung kewajiban," kata Gus Irawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/10).

‎Dia menyebutkan, dalam temuan BPK terhadap Freeport Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah pertambangan (tailing) langsung ke sungai, atas pencemaran lingkungan tersebut negara dirugikan Rp 185 triliun.

Pada temuan BPK lain Freeport menggunakan lahan kawasan hutan lindung seluas 4.500 hektar selama 8 tahun, atas penggunaan aset negara tersebut seharusnya Freeport membaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 270 triliun.

Menurutnya, pembayaran kewajiban tersebut tidak sebanding dengan harga 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun, sebab itu pembayaran saham seharusnya dilakukan sesudah permasalahan lingkungan tersebut diselesaikan.

"Ini kan kewajibannya kalau USD 3,85 miliar setara Rp 56 triliun kita beli 51 persen kalau saya hitung value tambah kewajiban kita beli kewajiban. Kan nanti Freeport seharusnya tanggung jawab itu costnya Kalau tidak punya uang kan minta pemegang saham," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com