Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indef Beberkan Dampak Buruk Penerapan DMO dan DPO Minyak Goreng

Indef Beberkan Dampak Buruk Penerapan DMO dan DPO Minyak Goreng Minyak goreng. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak goreng disebut bakal membuat pembelian Crude Palm Oil (CPO) kepada petani menurun. Ini kemudian akan mempengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang ikut menurun.

Diketahui, pekan lalu Kementerian Perdagangan resmi memberlakukan DMO dan DPO. Artinya, eksportir bahan baku minyak goreng wajib menyalurkan 20 persen dari total volume ekspor ke pasar dalam negeri.

Direktur Institute for Development of Economica and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai penerapan kebijakan ini akan menimbulkan efek domino yang berkepanjangan. Selain itu lonjakan harga CPO dunia membuat pengusaha mengambil sikap wait and see.

"Saling menahan sehingga pada akhirnya dampaknya yang kami khawatir banyak perusahaan industri CPO akhirnya mengurangi membeli CPO ke petani, dan dampaknya ke depan kami khawatir ekspor akan mengalami penurunan dan cenderung sudah dibaca oleh market bahwa harga akan menjual tinggi," ujar Tauhid dalam diskusi virtual Indef, Kamis (3/2).

Tauhid menilai kondisi itu juga akan berimplikasi pada pungutan ekspor CPO yang mencapai Rp70 triliun. Kebijakan tersebut kemungkinan besar akan berdampak terhadap keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Jadi bahwa memang kebijakan yang dilakukan pemerintah saya kira terutama Permendag ini dampaknya akan luar biasa ke petani, industri pabrik migor maupun katakanlah ke konsumen," katanya.

Cari Solusi

Tauhid mengatakan, guna menyikapi hal ini perlu dicari solusi paling tepat. Dia melihat problem lainya adalah sharing the pain ini mampu dilakukan oleh pelaku industri minyak goreng yang disinyalir oligopili ataupun ada monopoli.

Menurutnya, titik kritis dari permasalahan ini bersumber dari hal tersebut sehingga dapat menentukan posisi petani dalam menjaga harga TBS tetap stabil.

"Saya kira titik kritisnya disitu, termasuk bagaimana menentukan petani punya bergaining position yang membuat (harga) TBS akhirnya rendah padahal aturan dari Kementan itu harga TBS itu runutanya mengikuti CPO. Dan memang apakah dengan ini ada pertentangan regulasi antara saya harus buka kebijakan kementan mengenai harga TBS yang sangat inline dengan perkembangan harga CPO itu sendiri," paparnya

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini yang Bakal Terjadi Jika Pemerintah Ngotot Terapkan B50 Sawit
Ini yang Bakal Terjadi Jika Pemerintah Ngotot Terapkan B50 Sawit

Implementasi B50 peluang baik bagi Indonesia, namun memiliki konsekuensi ekonomi yang juga besar.

Baca Selengkapnya
Masa Depan Industri Kelapa Sawit di Tengah Ketidakpastian Global
Masa Depan Industri Kelapa Sawit di Tengah Ketidakpastian Global

Ketidakpastian global memberikan pengaruh terhadap industri sawit di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa

Rencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.

Baca Selengkapnya
Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun

Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.

Baca Selengkapnya
Pungutan Ekspor Sawit Tembus Rp15,88 Triliun
Pungutan Ekspor Sawit Tembus Rp15,88 Triliun

Salah satu tugas BPDPKS yaitu menghimpun dan mengembangkan dana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pelaku usaha.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan

Said juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Harga Minyak Dunia Melambung Tinggi, Subsidi BBM Bakal Makin Membengkak
Harga Minyak Dunia Melambung Tinggi, Subsidi BBM Bakal Makin Membengkak

Alokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kasih Peringatan: PDB Bisa Turun 10 Persen Akibat Krisis Iklim
Sri Mulyani Kasih Peringatan: PDB Bisa Turun 10 Persen Akibat Krisis Iklim

Sri Mulyani bilang, kehilangan 10 persen PDB akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi.

Baca Selengkapnya
Ancam Keberlangsungan Usaha, Aturan Baru Ini Buat Buruh Khawatir
Ancam Keberlangsungan Usaha, Aturan Baru Ini Buat Buruh Khawatir

Menurut Sudarto, saat ini terdapat 143.000 anggota FSP RTMM-SPSI yang bergantung pada sektor IHT sebagai tenaga kerja di pabrik.

Baca Selengkapnya
Ancaman PHK Industri Rokok di Balik Kenaikan Target Penerimaan Cukai 2025
Ancaman PHK Industri Rokok di Balik Kenaikan Target Penerimaan Cukai 2025

Pemerintah menargetkan kenaikan penerimaan cukai sebesar 5,9 persen menjadi Rp244,198 triliun.

Baca Selengkapnya
Aturan Pengetatan Produk Tembakau Bisa Buat Negara Rugi, Benarkah?
Aturan Pengetatan Produk Tembakau Bisa Buat Negara Rugi, Benarkah?

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Energi Terbarukan Dapat Pengaruhi Kebijakan Fiskal
Said Abdullah Sebut Energi Terbarukan Dapat Pengaruhi Kebijakan Fiskal

Said Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.

Baca Selengkapnya