Said Abdullah Sebut Energi Terbarukan Dapat Pengaruhi Kebijakan Fiskal
Said Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi. Said menyebut pada rentang waktu 2015-2023 jumlah kumulatif defisit perdagangan minyak mentah 147,3 miliar US$. Hal ini terjadi lantaran produksi minyak mentah terus menurun, dan tingkat konsumsi semakin tinggi.
Sebagai solusi atas hal itu, politikus PDIP itu menyarankan pemerintah agar menjadikan pemanfaatan energi terbarukan sebagai indikator strategis pembangunan. Ia meyakini kehadiran energi terbarukan dapat mempengaruhi kebijakan fiskal.
"Kita perlu mempertimbangkan untuk meletakkan target bauran energi baru dan terbarukan sebagai indikator strategis pembangunan dalam APBN. Langkah ini untuk mengukur kebijakan transformasi energi kita tiap tahun, sebab akan memiliki pengaruh atas kebijakan fiskal kedepan," kata Said Abdullah.
Said juga menyinggung mengenai kebijakan pemerintah yang mengajukan tingkat bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1 persen. Menurut dia, suku bunga SBN yang tinggi diperoleh Indonesia telah menjelma menjadi beban tinggi. Di mana jumlah kumulatif bunga utang sejak 2015 hingga 2023 senilai Rp. 2.569,4 triliun. Dengan tingkat bunga government bond tertinggi dibanding negara peers membuat fiskal tidak sehat.
"Pemerintah harus mempelajari, dan mengembangkan best practice dari negara peers yang berada di level 1 -3 persen. Pimpinan Banggar DPR berharap, suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di nota keuangan RAPBN 2025, setidaknya di rata rata 6,9 persen, dan ke depan didorong bisa lebih rendah lagi, serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah," ujar Said.
