Ini syarat untuk pemerintah kejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen

Merdeka.com - Percepatan pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah dalam tiga tahun terakhir perlu diikuti oleh upaya memperkuat pengembangan industri dalam meningkatkan multiplier effect bagi pertumbuhan dan pengembangan pembangunan ekonomi.

Duta Investasi RI untuk Jepang, Rachmat Gobel mengatakan peluang usaha yang tercipta dari pembangunan berbagai infrastruktur dari jalan, tol, pelabuhan dan bandar udara harus segera diisi oleh pelaku usaha agar akses pasar dalam yang kini kian terbuka bisa dioptimalkan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional.

"Sinergi antar pelaku ekonomi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memanfaatkan peluang yang tercipta dari pembangunan infrastruktur perlu segera ditingkatkan agar multiplier effect bisa lebih dirasakan secara luas. Kita perlu menjadikan pasar dalam negeri yang begitu besar untuk pengembangan kekuatan industri dalam negeri, terutama industri kecil," kata Rachmat Gobel, Jumat (12/1).

Menurutnya, agenda pembangunan industri saat ini masuk dalam titik krusial agar Indonesia bisa masuk dalam kelompok negara berdaya saing tangguh. Peluang Indonesia untuk memacu pertumbuhan industri masih sangat terbuka, termasuk untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi ekonomi sampai 7-8 persen.

"Tantangan dan hambatannya memang banyak. Tapi, peluang yang tersedia besar, tinggal kita mau tidak memanfaatkannya. Kekayaan sumber daya alam (SDA) dan jumlah penduduk atau pasar yang besar merupakan dua hal yang menjadi kekuatan Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan UKM dan UMKM memanfaatkan peluang pasar dalam negeri yang besar maupun peluang pasar ekspor, guna meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Kebijakan pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur mulai dari pelabuhan, bandara, listrik, pariwisata hingga jalan tol, bisa meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Gaikindo, Johanes Nangoi menyebutkan, pengembangan industri menengah kecil memang sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan pasokan komponen. Di sektor otomotif, katanya, jumlah komponen mobil sampai 10.000 item yang diproduksi oleh pelaku pelaku industri tier 1 dan tier 5.

"Ini perlu diisi oleh industri menengah kecil dalam negeri, dan saat ini yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan tier 4 dan tier 5 agar industri otomotif nasional mempunyai daya saing yang kuat seperti Thailand," katanya.

Tidak berbeda jauh dengan Nangoi, Heru Santoso dari Gabungan Elektronika menyebutkan, beberapa pelaku industri di sektor ini sudah mengembangkan model kerja sama dengan pelaku industri kecil menengah. Namun karena masih terbatas pada inisiatif perusahaan, perjalanannya belum begitu pesat.

"Dengan berbagai kendala, pelaku IKM membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk bisa mencapai standard produksi yang bisa memenuhi standar. Ini yang perlu ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah agar proses bisa lebih cepat dan cakupan kerjasamanya bisa diperluas," jelas Heru.