Follow
Ini yang akan dilakukan bos pajak usai Tax Amnesty berakhir
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi akan melakukan pembenahan data base wajib pajak setelah berakhirnya program Tax Amnesty. Pembenahan akan membantu Direktorat Jendral Pajak dalam mengimbau wajib pajak di kemudian hari.
"Membenahi data base (usai Tax Amnesty), databasenya saya benahi, akurat kemudian bisa kita gunakan untuk mengimbau masyarakat nantinya," ujar Ken di Kantor Pajak LTO Sudirman, Jakarta, Jumat (31/3).
Selain memperbaiki data base, data wajib pajak juga akan dianalisis kembali untuk memastikan apakah data yang disampaikan terbukti kebenarannya. "Ada pasti, analisis datanya. Jadi misalnya saya punya rumah satu, sekarang saya lapor lima. Kan kita Analisis, yang empat itu disewakan enggak," ungkapnya.
Ken mengakui, minat masyarakat cukup tinggi dalam melakukan pembayaran pajak selama tiga periode pengampunan pajak. "Masyarakat animonya juga bagus. Artinya mereka sudah mulai membayar pajak, karena menyenangkan orang lain. Kepatuhan pajaknya meningkat," ungkapnya.
"Misalnya menyenangkan orang lain karena pajak digunakan misalnya untuk sekolah, bangun jembatan. Kan orang lain yang senang. Gotong royong kok," tambahnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ditjen Pajak akan mengimplementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca Selengkapnya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% nol untuk BBNKB Penyerahan kedua.
Baca Selengkapnya
Salah seorang warga Kota Bukittinggi Icha (30) mengaku belum memadankan NIK dengan NPWP sebagaimana ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.
Baca Selengkapnya
Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.
Baca Selengkapnya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca Selengkapnya
Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, implementasi NIK sebagai NPWP ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2024.
Baca Selengkapnya
Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.
Baca Selengkapnya
Dwi Astuti pun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP.
Baca Selengkapnya