Jadi pusat keuangan syariah dunia, RI harus belajar dari UEA

Merdeka.com - Sebagai tindak lanjut peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, IAEI menyelenggarakan acara High Level Discussion (HLD) dengan tema 'IAEI Mitra Strategis KNKS dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat Keuangan Syariah Dunia' di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta, Jumat (28/7).

Ketua Umum IAEI, Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan adanya acara tersebut diharapkan IAEI dapat memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi umat, serta bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

"Kita ingin apa yang kita kerjakan mempunyai manfaat besar, manfaat untuk umat. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, maka kalau kita berkontribusi untuk umat, secara otomatis kita juga berkontribusi untuk negara," kata Bambang.

Pria yang juga menbjabat sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ini berharap Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim bisa menjadi contoh dalam hal keuangan syariah.

"Kita untuk jadi kiblat kita harus lihat dan belajar dari negara lain dan lihat pengalaman negara lain, ada Malaysia, ada Saudi dan UEA yang cukup kuat tapi kita harus bikin model kita sendiri karena kita tidak bisa meniru begitu saja yang dilakukan Malaysia dan UEA," katanya.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) merupakan organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi Ekonomi Islam yang dideklarasikan pada tanggal 3 Maret 2004 di Kampus Universitas Indonesia Salemba, setelah sehari sebelumnya menyelenggarakan Konvensi Nasional Ekonomi Islam di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta. KNKS dibentuk untuk membangun sinergi antar-regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah dalam rangka mengembangkan keuangan syariah.

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) bulan November lalu berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite tersebut merupakan lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Peraturan Presiden tersebut menetapkan bahwa KNKS akan menyelenggarakan empat fungsi utama diantaranya Pertama, pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah. Kedua, pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah. Ketiga, perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah. Keempat, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah.