Jalan Panjang Relaksasi DNI Sektor UMKM Hingga Dibatalkan Jokowi

Merdeka.com - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016. Dengan adanya relaksasi ini maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru.

Namun, keputusan pemerintah ini menjadi pro dan kontra bagi sejumlah pihak, terutama pengusaha. Hal ini dikarenakan beberapa sektor dari Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dikeluarkan dari DNI.

Seperti Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang mengaku sedih jika asing bisa 100 persen masuk ke sektor usaha di Indonesia. "Saya sedih kalau asing masuk kepada setiap sektor. Apa yang tersisa buat Indonesia?," kata Prabowo saat ditemui dalam acara Indonesia Economic Forum bertajuk Connecting Indonesia, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11).

Kendati demikian, Prabowo enggan mengomentari lebih jauh mengenai akan dicoretnya 54 sektor usaha dari DNI. Dia mengaku masih akan mempelajari mengenai penghapusan hal tersebut.

"Saya bingung, hari ini begini, besok begitu. Versi ini bilang 54 sektor, lalu versi lain bilang 28 sektor, saya bingung, saya mau mempelajari itu lebih lanjut," jelasnya.

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengkritisi kebijakan pemerintah soal paket kebijakan ekonomi jilid XVI. Sandi melihat, paket kebijakan dengan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) mengesankan pemerintah panik dan belum bisa mengatasi demam ekonomi.

Sandi tak ingin sampai masuk hari pemilihan Pemilu 2019 pada 17 April keadaan ekonomi makin memburuk dengan revisi DNI. Dia geram pasca diluncurkan paket jilid XVI muncul banyak pertanyaan yang simpang siur dari pelaku usaha UMKM yang terkena dampak.

"Kita juga harus hitung berapa besar dampaknya, berapa banyak UMKM sekarang saya belum punya data UMKM yang terdampak dari 54 yang direlaksasi tersebut," ucapnya.

Selain itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengaku heran kepada pemerintah yang tidak mengikutsertakan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan soal revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurutnya, pelaku usaha dalam hal ini memiliki peranan penting, apalagi ada beberapa sektor usaha yang dinilai masih rancu.

"Yang perlu saya sampaikan di sini kami dalam paket kebijakan 16 ini mengenai dana hasil ekspor memang kami dilibatkan baik oleh BI (Bank Indonesia), Kementerian Keuangan dan lainnya maupun tax holiday. Tapi mengenai relaksasi DNI ini kami tidak diikut sertakan sama sekali," kata Roesan saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/11).

Rosan menyampaikan, pemerintah dalam mengambil keputusan kali ini terkesan hanya sepihak. Sedangkan, apabila melihat ke belakang dalam perumusan relaksasi DNI pada 2016 lalu pihaknya telah dilibatkan.

"Kita masih inget (2016) beberapa kali kita melakukan pertemuan dengan pemerintah dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), kita kumpulkan asosiasi di bawah Kadin untuk menyampaikan dan memberikan masukan. Nah dalam hal ini kita tidak diikut sertakan sama sekali," imbunya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai apabila 25 sektor yang dikuasai asing tersebut nantinya malah akan berdampak buruk bagi Indonesia. "Tapi kalau sudah dibuka untuk asing, harus dilihat apakah asing akan menciptakan lapangan pekerjaan atau malah menggerus lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh UMKM. Itu harus dilihat, harus dikaji, dan menurut saya apakah se-urgent itu harus dikeluarkan sekarang?," tegasnya.

Tak hanya Kadin, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani menilai, kebijakan penghapusan beberapa sektor usaha dari DNI masih menjadi dilema. "Sekarang saja paket kebijakan ekonomi jadi konflik. Dilema pemerintah mau buka, disangka sangkut UMKM, ini interpretasi yang tidak jelas juga dari pemerintah," kata Shinta saat ditemui di Hotel ShangriLa, Jakarta, Rabu (21/11).

Selain itu, Shinta juga mengaku kecewa karena dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak melibatkan para pengusaha terlebih dahulu.

"Pada saat ini kami rekomendasikan pemerintah jangan buru-buru. Evaluasi bersama. Ditunda dulu. Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa. Saat ini bingung dengan isinya. Katanya gak pengaruh dengan UMKM. Tapi ada sektor yg dibuka 100 persen PMA, apa benar UMKM gak kena di sektor sektor itu?," ujarnya.

Para pengusaha pun akhirnya meminta pemerintah untuk menunda revisi DNI ini, dan membicarakan lebih lanjut dengan pengusaha. Menanggapi hal itu, pemerintah pun segera ambil tindakan. Klik selanjutnya. (mdk/azz)