Jika Rothschild menang, Bumi Plc harus bayar Rp 77 T ke Bakrie
Merdeka.com - Setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak, Grup Bakrie kini berani mengungkapkan ancamannya jika langkah rivalnya, Nathaniel Philip Rothschild, berhasil dalam mengganti 12 direksi di tubuh Bumi Plc. Direksi Bumi Plc baru bisa terkena denda USD 8 miliar atau sekitar Rp 77 triliun.
Senior Vice President Grup Bakrie, Christopher Fong mengatakan, dengan adanya perjanjian dengan direksi Bumi Plc yang dilakukan Selasa (12/2) mengenai uang muka, maka perjanjian dari proposal perpisahan Bakrie dan Bumi Plc sebelumnya menjadi semakin kuat.
Fong mengatakan, hal itu bisa menjadi dasar bila perjanjian tersebut dilanggar, yaitu dengan mengganti 12 direksi Bumi Plc pada pertemuan pemegang saham luar biasa 21 Ferbuari yang diinisiasi oleh Rothschild.
-
Siapa pemegang saham mayoritas PT Bumi Resources? Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, yang mana 51 persen pemegang saham PT Bumi Resources adalah Grup Bakrie.
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Dimana minyak bumi berasal? Ketika ganggang dan plankton ini mati puluhan hingga ratusan juta tahun yang lalu, mereka tenggelam ke dasar laut.
-
Kenapa aset BLBI dihibahkan? 'Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut,' pinta Hadi.
"Pengubahan apapun dalam dewan direksi Bumi Plc telah melanggar perjanjian yang kami tanda tangani di London pekan ini. Kami akan segera melakukan langkah hukum jika perjanjian tersebut tidak dihormati," ujar Fong kepada merdeka.com, Rabu (13/2).
Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah menerima saran bila regulator Indonesia, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bisa meminta pengambil alihan paksa (Mandatory Take Over/MTO) jika Grup Bakrie kehilangan hak untuk memilih Presiden Direktur, CEO dan CFO.
MTO adalah proses di mana pemegang saham diminta untuk menjual kepemilikan saham kepada pemegang saham lain dengan harga yang telah ditentukan. Biasanya, pihak regulator mempunyai patokan berapa harga saham yang harus diperjualbelikan.
Jika OJK meminta MTO kepada Bumi Plc, lanjut Fong, maka dewan direksi Bumi Plc harus membayar USD 4 miliar (Rp 38,5 triliun) untuk sisa 70 persen saham di Bumi Resources yang beredar di pasar. Selain itu direksi juga harus membayar USD 4 miliar untuk menutup utang Bumi Resources. "Jadi jika memang ada direksi baru nantinya, mereka harus membayar USD 8 miliar kepada Bakrie," lanjut dia.
Fong menjelaskan hitungan tersebut dengan asumsi harga saham Bumi Resources Rp 2.500 per lembar saham, seperti pada saat pertama membentuk Bumi Plc di London, Inggris.
Tanggal 21 Februari nanti akan menjadi penentu pertarungan antara Rothschild dan Bumi Plc. Rapat pemegang saham luar biasa tersebut akan menentukan apakah 12 direksi Bumi Plc akan diganti atau tidak. (mdk/rin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dukung Pembangunan Nasional, Segini Setoran Pajak dan Royalti Bumi Resources
Baca SelengkapnyaKenaikan produksi batubara itu didorong oleh performa kontraktor yang lebih baik, dan curah hujan yang lebih sedikit di wilayah pertambangan .
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam meng-create economic value utamanya bagi para shareholders.
Baca SelengkapnyaBRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development.
Baca SelengkapnyaSetoran dividen BRI ke kas negara selama periode 2014-2023 berkisar di rentang Rp3,6 triliun hingga Rp23,23 triliun.
Baca SelengkapnyaBRI menjadi BUMN paling banyak menyumbang deviden BUMN ke negara hingga Rp23,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBatu bara tetap masih menjadi komoditas utama ekspor Indonesia.
Baca SelengkapnyaKejagung menyita paket saham sebanyak 687 juta lembar milik Heru Hidayat
Baca SelengkapnyaApresiasi diberikan kepada grup usaha yang memang memberikan setoran pajak terbesar.
Baca SelengkapnyaErick Thohir sebagai Menteri BUMN menargetkan setoran dividen 2024 kepada negara mencapai Rp85 triliun.
Baca SelengkapnyaSetoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat meningkat drastis pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPembagian dividen ini merupakan wujud komitmen Perseroan untuk memastikan kepercayaan pemegang saham terhadap Perseroan tetap terjaga.
Baca Selengkapnya