Jokowi akan keluarkan aturan resmi penyerdehanaan perizinan usaha

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. Melalui aturan ini, pemerintah mendorong penyederhanaan perizinan usaha baik pusat maupun di daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Putra Irawady mengatakan, Perpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi, menciptakan kemudahan mendapatkan izin usaha yang tentunya berdampak pada naiknya pendapatan negara.

Dia mengakui, tata cara perizinan usaha masih rumit dan menjadi penghambat meningkatnya investasi dan pertumbuhan iklim usaha di Indonesia. "Jelas kita tentu ingin meraup keuntungan lebih besar melalui investasi maupun melalui kegiatan usaha yang selama ini terhalang karena mereka tidak ada yang mendukung, tidak ada standar perizinan, tidak ada kepastian usaha," ungkapnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

"Kita tahu, aneh dari PMA (Penyertaan Modal Asing) yang mau investasi hanya 27,5 persen yang terlaksana sedangkan PMDN sendiri hanya 32,7 persen," jelas dia.

Sementara itu, rata-rata world investment outflow pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mencapai USD 1.417,58 miliar dan yang terealisasikan cuma USD 27,99 miliar atau hanya 1,97 persen saja. "Artinya ada gap kenapa mereka tidak jadi investasi. Yang kita lihat jelas ada permasalahan jelas regulasi, birokrasi dan pelayanan publik," ujarnya.

Karena itulah, dia mengatakan dengan adanya Perpres ini meningkatkan investasi dan iklim usaha dapat menjadi lebih kondusif terutama dalam aspek perizinan.