Jokowi panggil Rini Soemarno & Sri Mulyani minta kejelasan soal holding BUMN migas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana ke Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi meminta laporan soal pembentukan holding migas antara Pertamina dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

"Kami menyampaikan kepada bapak presiden mengenai keputusan untuk melakukan peleburan atau holdingisasi Pertamina dengan PGN. Beliau meminta mendapatkan informasi yang lebih detail," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/2).

Dalam pertemuan tersebut, para menteri menyampaikan model bisnis antara Pertamina dengan PT PGN, terutama kerja sama dari sisi belanja modal dan investasi. Mereka juga melaporkan soal neraca keuangan kedua institusi tersebut.

"Karena PGN adalah perusahaan terbuka dan telah melakukan berbagai langkah-langkah investasi yang telah dilakukan. Bagimana neraca PGN yang akan bergabung dengan neracanya Pertamina atau Pertamina sebagai share holdernya dari PGN bagaimana sinergi untuk kemudian menghasilkan return on equity dan return on aset nya maksimal," jelas Sri Mulyani.

"Sehingga para share holder terutama pemilik saham publik akan juga mendapatkan manfaat dari keputusan korporasi ini," sambung dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, khusus untuk penyusunan indikator manfaat sinergi antara BUMN akan ditangani langsung oleh Rini Soemarno.

"Terutama mengenai kapital spending indikator dari efisiensi, indikator dari hasil dari investasinya dan pada akhirnya tentu neraca paling kuat dari PGN yang akan menjadi positif juga bagi pertamina," ujarnya.