Kemenaker target bentuk 400 desa migran produktif hingga 2019
Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pembentukan 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) hingga tiga tahun ke depan. Terobosan ini dinilai sebagai salah satu solusi meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migran beserta keluarganya.
“Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri di kantornya, seperti diberitakan Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemarin.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Hanif Dhakiri menggandeng tujuh kementerian. Yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Bagaimana Kementan perkuat peran enam provinsi? “Saya sudah lapor kepada Presiden bahwa yang bisa menyelamatkan Indonesia ada enam provinsi. Salah satunya Sumatera Selatan. Dan beliau sudah setuju untuk segera disiapkan langkah-langkahnya,“ ungkap Syahrul saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Antisipasi Iklim Ekstrim El Nino bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Senin (17/07/2023) siang.
Adapun ruang lingkup kerja sama antar kementerian ini meliputi: pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
Kemudian, pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga (community parenting).
"Saya berharap Nota Kesepahaman ini dapat mendorong efektifitas program Desmigratif melalui program masing masing kementerian yang terkait dan dapat segera diaplikasikan sehingga para Calon TKI atau TKI dapat segera memperoleh manfaat dari kerja sama ini," kata Hanif.
Pemilihan Desmigratif didasarkan pada sejumlah hal. Antara lain, mayoritas penduduknya bekerja di luar negeri dan memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
Program ini sudah dimulai tahun lalu dengan penunjukkan dua desa sebagai proyek Percontohan. Yaitu, Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Tahun ini, rencananya akan dibentuk sebanyak 120 desmigratif. Meliputi 100 desa di 50 Kabupaten atau Kota asal TKI dan 20 desa di sepuluh Kabupaten atau Kota di NTT.
Selanjutkan, bakal dibentuk 130 desmigratif (2018) dan 150 desmigratif (2019).
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemnaker melakukan evaluasi dan mematangkan konsep atas pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).
Baca SelengkapnyaIda Fauziyah menyatakan bahwa program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang sudah berjalan sekitar 8 tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah targetkan investor dapat melihat secara langsung kawasan transmigrasi percontohan yang ideal
Baca SelengkapnyaPeserta pelatihan terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pengurus Posyandu.
Baca SelengkapnyaDana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca SelengkapnyaMendagri menggarisbawahi pentingnya peran kepala desa atau lurah sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaSebanyak 393 Sending Organization yang terdaftar telah mengirimkan para pesertanya ke Jepang untuk mengikuti program pemagangan.
Baca SelengkapnyaKemnaker akan terus membangun BLK Komunitas karena BLK Komunitas ini menjadi salah satu sarana penting dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia
Baca SelengkapnyaKemnaker telah menyiapkan program pemagangan ke Jepang bagi pemuda Kabupaten Batang.
Baca SelengkapnyaSalah satu, SMA Taruna Nusantara akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaKemnaker berupaya meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM, salah satunya melalui BLKK.
Baca Selengkapnya