Kemenhub Prioritaskan Belanja 2021 Rp45, T Bangun Infrastruktur, ini Daftarnya
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan alokasi anggaran Rp45,6 triliun pada 2021 mendatang. Jumlah tersebut naik Rp9,6 triliun atau hampir 30 persen dari anggaran belanja 2020 yang sekitar Rp32,7 triliun.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan alokasi anggaran tersebut merupakan angka yang sangat besar. Jumlah tersebut nantinya akan banyak disisipkan sebagai modal pembangunan infrastruktur.
"Di 2021 kami diberikan anggaran Rp45,6 triliun. Jumlah besar sekali, dan ini memang lebih banyak untuk modal infrastruktur 51 persen," kata Budi Karya dalam sesi teleconference, Rabu (23/12).
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
"Sedangkan yang lain 49 persen, banyak sekali dialokasikan untuk subsidi di laut, udara, kereta api, di mana para dirjen akan memberikan subsidi," dia menambahkan.
Menhub Budi Karya lantas memaparkan rencana kerja berbekal anggaran Rp45,6 triliun pada tahun depan. Kemenhub disebutnya akan banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur di bidang transportasi melalui berbagai skema pendanaan, seperti modal syariah, Surat Berharga Negara (SBN) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Jadi lengkap. Selain Rupiah murni kita juga mendapatkan dana lain, pinjaman lain, baik langsung maupun tidak langsung," ujarnya.
Daftar Proyek Kemenhub 2021
Dia pun membeberkan proyek apa saja yang akan digenjot pelaksanaannya pada 2021 mendatang. Antara lain kelanjutan pembangunan proyek LRT Jabodetabek, pembangunan tujuh bandara di daerah terluar seperti di Bintan, Sintang, Halmahera Utara, dan lain sebagainya.
"Kita memastikan pariwisata Bali juga akan semakin baik, dengan membangun tiga pelabuhan di Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan," ungkap Menhub Budi Karya.
Selain itu, pengerjaan proyek di Pulau Komodo juga akan dilakukan melalui skema public private partnership (PPP). Hal serupa juga dilakukan guna memberikan kesempatan kepada para pihak swasta, untuk ikut membangun pelabuhan dan bandara di wilayah Kediri, Jawa Timur.
Selanjutnya, ada juga proyek pembangunan jalur kereta api ganda atau atau double-double track (DDT) di luar wilayah Jabodetabek, serta kereta akses menuju bandara.
"Lalu, pergerakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga akan diintensifkan. Kemudian kita juga akan membangun banyak bandara. Pembangunan Terminal Tirtonadi (Solo) juga akan kita selesaikan di 2021, dan Terminal Amplas (Medan) juga akan kita selesaikan," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaAnggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaRealisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya