Anies Baswedan Tuding Ada Motif Politis di Pemeriksaan Pajak, Kemenkeu: Itu Tidak Benar

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menanggapi tudingan Bakal Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang menyatakan tidak ada pengusaha dari perusahaan besar yang mau mendanainya untuk melakukan kegiatan kampanye politik sejak diusung menjadi Bacapres untuk Pilpres 2024 karena mengalami intimidasi.

Anies menduga ada alat negara yang sengaja digunakan untuk mengintimidasi pihak-pihak yang membantu pencalonannya sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Dia menjelaskan, DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama.

"Kami mendorong para Bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik, demi mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera. Selamat berkontestasi secara sehat dan gembira. Pajak kuat, Indonesia Maju," tandasnya.

"Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi bertemu sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. pemeriksaan pajak pemeriksaan yang lain-lain dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu, setelah selesai katanya random tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random apa yang terjadi takut orang mau bantu," terang Anies.

"Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya, mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event, mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing bukan tempat kita. Tidak ada (pengusaha) yang besar," lanjut Anies.