Kemensos Telah Salurkan Rp 1,2 Triliun Bantuan dan Dirikan Kampung Siaga di NTB

Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatatkan pencairan penerima PKH di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 341.937 KPM Reguler, 1.501 KPM Disabilitas, 1.474 KPM Lanjut Usia dan sebanyak 473.049 Keluarga penerima Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Rastra)/BPNT. Total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp 1,2 triliun.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat mengatakan, jumlah penerima manfaat PKH di Kota Mataram sebanyak 17.860 KPM sampai tahun 2018 dan 25.680 Keluarga Penerima Rastra/BPNT dengan total anggaran sebesar Rp 65,4 miliar.

Selain itu, SDM PKH di Kota ini juga berjumlah 46 terdiri dari Supervisor 1 orang, Operator 2 orang, dan 43 Pendamping.

"Kita berharap pemerintah kota Mataram bisa dapat memberikan dukungannya terhadap PKH agar dapat mencapai keluarga sejahtera mandiri dan siap dalam pelaksanaan penanggulangan bencana," ucap Harry dikutip keterangannya di Jakarta, Rabu (21/11).

Harry menyebut bahwa keluarga korban bencana dimungkinkan menjadi penerima PKH. Apabila ditemukan korban bencana yang jatuh miskin serta sesuai dengan kriteria penerima PKH yakni sedang hamil, mempunyai anak balita dan usia sekolah, serta tinggal bersama lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.

"Karena itu, dalam penyaluran Jadup akan menggunakan ATM Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi yang memenuhi kriteria dimaksud."

Selain itu, Kementerian Sosial yang berafiliasi dengan Kememko PMK ini juga memfasilitasi terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini merupakan KSB ke 635 di Indonesia dan KSB kedua yang dibentuk Kemensos di Kota Mataram, sebelumnya di kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya.

Harry menjelaskan, dipilihnya kota Mataram sebagai KSB karena kota ini termasuk daerah yang rawan bencana karena wilayah NTB masuk jalur cicin api yang rawan terjadi gempa bumi. Data Pemkot Mataram mencatat akibat gempa bumi beberapa bulan lalu sebanyak 13.000 lebih rumah mengalami kerusakan dan 2.000 rusak berat di kota ini.

"Kenapa dipilih kota ini sebagai Kampung Siaga Bencana, karena daerah ini merupakan kawasan yang rawan terjadi gempa," tutur Harry Hikmat.

Pembentukan KSB ini ditujukan untuk mengurangi dampak bencana sekaligus sebagai bagian dari mitigasi bencana.

Pendirian KSB ini melibatkan semua pihak Pemda, TNI, Polri, BPBD dan seluruh pilar-pilar sosial termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) karena sebagian warga yang terdampak bencana adalah Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH.

"Kebersamaan seluruh unsur sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana. Jika terjadi bencana Pendamping PKH dan TAGANA 1 jam harus sudah dilokasi. Saat terjadi bencana ada penerima manfaat PKH ada yang jadi korban bencana. Sehingga mereka juga harus sadar dan paham penanggulangan bencana."

Dalam kesempatan ini anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat dikukuhkan menjadi pembina Taruna Siaga Bencana Nasional. Pembina TAGANA Nasional bertugas memberikan dukungan penuh kepada kebencanaan termasuk dukungan anggaran penanggulangan bencana di Indonesia.

Rachmat mengaku senang menjadi pembina kehormatan karena membuat jiwanya semakin bersemangat untuk mengatasi bencana. Untuk itu, ia siap mendukung anggaran bencana. "Saya siap memperjuangkan anggaran bencana dan penanggulangan kemiskinan," kata Rachmat.