Kementerian PUPR Bangun 847.611 Rumah Subsidi Hingga Agustus 2019
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pembangunan rumah Program Satu Juta Rumah (PSR) sampai dengan 26 Agustus 2019 telah tersalurkan sebanyak 847.611 unit.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi mengatakan, program Satu Juta Rumah telah mencapai kinerja yang semakin baik seiring dengan investasi pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.
"Pada tahun 2015-2018, program Satu Juta Rumah telah berhasil membangun sebanyak 3,54 juta unit. Sedangkan pada tahun 2019, pemerintah menargetkan pembangunan PSR sebanyak 1,25 juta unit rumah," dia melaporkan.
-
Bagaimana program ini membantu perekonomian masyarakat? 'Dengan meningkatnya jumlah anak yang menerima makan siang di kantin atau warung di sekitar sekolah, dapat mengalami peningkatan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan UMKM setempat,' kata Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran, Anggawira.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Mengapa perumahan Greysia disebut 'subsidi terbaik'? Greysia Polii Beri Nama 'Grazia Residence' pada Perumahan Subsidi Terbaik di Tomohon.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Kenapa KPR jadi solusi untuk punya rumah? Di tengah harga rumah yang melambung, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa jadi solusi untuk memiliki rumah sendiri, lho.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, pada 2015 pembangunan rumah mencapai angka 699.770 unit rumah. Angka tersebut meningkat pada 2016 sebanyak 805.169 unit rumah, 2017 sebanyak 904.758 unit rumah, dan 2018 capaiannya melonjak menjadi 1.132.621 unit rumah.
"Penyediaan rumah atau papan menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang masih belum sepenuhnya tuntas sejak Indonesia merdeka 74 tahun yang lalu. Nilai backlog dan rumah tidak layak huni yang masih besar, merupakan tugas berat yang menjadi tantangan kita bersama dalam rangka mewujudkan penyediaan perumahan layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tutur Khalawi.
Dia melanjutkan, beberapa langkah penguatan dan inovasi program Sejuta Rumah yang diupayakan oleh pemerintah antara lain penyesuaian harga rumah bersubsidi dengan mempertimbangkan tingkat daya beli MBR, standarisasi bangunan melalui revisi Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana dan penyediaan perumahan terjangkau di lokasi strategis atau transit oriented development.
"Pemerintah juga akan mendorong pembangunan rumah susun bagi ASN/TNI/Polri dan generasi milenial, pembangunan rumah swadaya sebagai homestay, rumah khusus sebagai guest house, dan rumah susun di kawasan pariwisata serta kawasan industri, serta inovasi Kebijakan Penyediaan Perumahan berupa Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) dan mendorong Pembangunan Perumahan Skala Besar yang menerapkan konsep hunian berimbang," pungkasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaDalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp21,6 triliun melalui Kementerian Keuangan
Baca SelengkapnyaQodari menyebut, program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaAkad massal serentak KPR Bank BTN ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun 2023.
Baca SelengkapnyaHashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.
Baca SelengkapnyaKebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca Selengkapnya