Kemnaker tingkatkan perlindungan TKI lewat Satgas TKI Non Prosedural

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yakni dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) TKI Non Prosedural. Sampai saat ini, Kemnaker sudah menggagas Satgas TKI Non Prosedural di 21 lokasi pemberangkatan TKI (embarkasi) maupun pemulangan TKI (debarkasi).

"Satgas TKI Non Prosedural yang digagas Kemnaker sudah bekerja sejak tahun 2011 dan berhasil mendeteksi dan mencegah penempatan TKI non prosedural," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Hery Sudarmanto, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, yang digelar Kamis hingga Jumat (6-7 Juli 2017).

Program ini melibatkan kerjasama antara Kemnaker dengan Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Imigrasi, dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

Satgas diharapkan menjadi ujung tombak upaya pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap penempatan TKI secara non procedural atau illegal.

Untuk diketahui, sampai akhir 2016 Satgas TKI Non Prosedural telah berhasil melakukan pencegahan terhadap 6.306 TKI non prosedural dengan capaian tertinggi di Jawa Timur.

"Ini menunjukkan negara hadir dalam mencegah pengiriman TKI non procedural," tegas Hery.

Sementara itu, berdasar data Ccrisis Center Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui sistem pelayanan pengaduan Calon TKI/TKI, jumlah pengaduan kasus selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 4.894 pengaduan kasus, pada 2016 terdapat 4.756 pengaduan kasus, dan sampai bulan Mei tahun 2017 terdapat 2.111 pengaduan kasus.