Kenaikan BBM diputuskan usai DPR reses
Merdeka.com - Pemerintah mengaku sedang menyiapkan kompensasi yang pantas untuk masyarakat kurang mampu akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Keputusan itu akan diketok, sesaat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakhiri masa libur alias reses.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyebut, pembahasan kompensasi untuk mengatasi imbas kenaikan BBM baru bisa dilakukan paling cepat setelah 13 Mei mendatang. Saat itulah, anggota dewan kembali rapat selepas mengunjungi daerah pemilihan masing-masing.
"Ya memang kita harus dengan DPR, DPR baru masuk tanggal 13 kita akan masukkan (usulan kompensasi), termasuk APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan)," ujarnya di kantornya, Jumat (10/5).
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan konsumsi BBM Pertamina melonjak? PT Pertamina Patra Niaga, Sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Siapa yang memberikan masukan tentang revisi regulasi BBM subsidi? Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Siapa yang mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM? Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi peningkatan kualitas BBM, seraya membatasi penyaluran BBM subsidi dengan kandungan sulfur tinggi seperti Solar dan Pertalite.
-
Bagaimana BP2MI mengusulkan perubahan Permendag 36 tahun 2023? 'Rekan-rekan Bea dan Cukai adalah pelaksana peraturan, bukan pada level perumusan. Yang saya pertanyakan adalah isi dari peraturan itu sendiri. Permendag 36 tahun 2023 harus ditinjau kembali,' ungkapnya.
Politikus Partai Demokrat ini memperkirakan pembahasan tidak perlu waktu lama. Dia berharap akhir bulan ini kebijakan kompensasi kenaikan BBM bisa mendapat landasan hukum dari DPR.
"Kalau selesai (dibahas) 2 minggu, itu akan beres," kata Jero.
Begitu disetujui DPR, lanjut Jero, kompensasi berbentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan segera disalurkan. Namun dia enggan menjelaskan berapa nilai yang akan diberikan kepada masyarakat selama lima bulan sejak harga BBM dinaikkan. "Angka-angkanya di Menkeu (Menteri Keuangan)," kilahnya.
Selain bantuan langsung tunai, kompensasi lain berupa penambahan beras miskin (Raskin), beasiswa untuk masyarakat kurang mampu, serta program keluarga harapan (PKH). Dia yakin program-program itu akan mengurangi beban masyarakat atas kenaikan harga jual premium dan solar. "Itu cara kita memproteksi masyarakat kurang mampu," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaKata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca Selengkapnya