Kesejahteraan rakyat menurun, Jokowi-JK dinilai gagal jaga daya beli

Merdeka.com - Institute For Development of Economics and Finance (Indef) melihat, turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kegagalan pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan semisal peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), ternyata tidak cukup ampuh menggenjot daya beli masyarakat.

Ekonom Indef Fadhli Hasan menuturkan, menurunnya angka kesejahteraan masyarakat disebabkan lambatnya pemerintah mengantisipasi kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan listrik.

"Kita lihat gagalnya kebijakan program pemerintah menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga BBM, harga gas dan listrik dan berbagai kebutuhan pokok lainnya," ujar Fadhli dalam konferensi pers di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Kegagalan pemerintah tercermin dari tertundanya atau dihilangkannya sejumlah program sosial seperti raskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Pemerintah bukan melakukan perlindungan sosial masyarakat yang terkena dampak, malah mengurangi, menghilangkan, menunda program sosial misal raskin beberapa saat, dan tertundanya program sosial akibat dari tertunda program pemerintah sendiri," ungkapnya.

Anjloknya daya beli masyarakat semakin diperparah dengan melonjaknya inflasi di sektor kelompok makanan. Ini juga sebagai dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

"Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya tingkat inflasi terutama bahan makanan di mana saat ini inflasi kelompok makanan mencapai 8,8 persen," bebernya.