Korporasi dinilai lebih proaktif atasi kebakaran lahan gambut
Merdeka.com - Ketua Tim Restorasi Gambut Ahmad Hijazi mengatakan, korporasi lebih proaktif dalam penanganan kebakaran lahan gambut. Dalam konteks pencegahan kebakaran, korporasi besar juga punya kewajiban tidak hanya di area konsesi perusahaan, tetapi juga di daerah sekitar area konsesi.
"Mereka dalam penyusunan konsep kan dilibatkan. Jadi memang sudah ada forum sinergi antara pemerintah masyarakat dan pihak swasta," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/7).
Hijazi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Riau menjelaskan, Riau adalah provinsi pertama di Indonesia yang menjalankan pembangunan berkelanjutan. Bahkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemprov Riau sudah membuat MoU dengan UNDP untuk piloting dan localizing SDGs di Indonesia itu di Riau.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
-
Siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan? Semua lapisan masyarakat, mulai dari individu, keluarga, hingga lembaga pemerintah dan bisnis, memiliki peran penting dalam mendukung kelestarian lingkungan.
-
Mengapa Pertamina fokus pada kelestarian lingkungan? Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan rencana strategis baru. Pertamina mencoba mengadopsi transisi energi secara bertahap. Di satu sisi, Pertamina menjaga ketahanan energi melalui penguatan bisnis minyak dan gas. Di sisi lain, juga meningkatkan pengembangan bisnis rendah karbon untuk memenuhi target net zero emission pada 2060.
"Konkretnya, kita mengambil 17 target SDGs yang kita terjemahkan dalam RPJMD kita. Nanti itu menjadi acuan dalam prioritas pembangunan tahunan yang kita lakukan," jelasnya.
Hijazi menambahkan, dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pemerintah tidak mungkin berjalan sendirikan. Pihaknya, menggandeng empat pemangku kepentingan lain, seperti perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan civil society sepert Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan di Riau.
Sementara itu, Pakar Ekologi dari Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Riau, Dr. Suwondo menilai kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini dinilai sudah lebih baik jika dibandingkan saat terjadi bencana karhutla di 2015. Menurutnya, hal itu salah satu indikasi bahwa industri pun sudah mulai lebih peduli pada lingkungan.
"Saat terjadi kebakaran besar di 2015, baik pemerintah maupun perusahaan sifatnya masih reaktif, ada kejadian baru bersikap. Kalau sekarang, ketika terpantau titik panas mereka sudah standby entah itu water bombing atau yang lainnya," kata Suwondo.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku kehadirannya dalam masalah ini karena menyangkut banyak hal dalam perekonomian.
Baca SelengkapnyaKarhutla di Kalsel kini menjadi prioritas penanganan semua pihak
Baca Selengkapnya"Jangan sampai hal kecil seperti karhutla menyebar ke negara tetangga membuat harga diri bangsa jatuh,"
Baca SelengkapnyaKebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai marak terjadi di Sumatera Selatan bersamaan dengan datangnya puncak musim kemarau.
Baca Selengkapnyaejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman terjun langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan di kebun sawit Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ul, Kabupaten Muaro Jambi
Baca SelengkapnyaPerusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca Selengkapnyaejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca SelengkapnyaPertamina Group berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk membantu menanggulangi karhutla.
Baca SelengkapnyaDampak besar dari Karhutla pernah dialami Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022.
Baca SelengkapnyaKehadiran peran masyarakat dalam pengawasan akan berdampak lebih baik bagi pemerintah dan dunia usaha.
Baca Selengkapnya