Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Perluas Program Kemitraan Ekonomi Umat

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali memperluas pengembangan Program Kemitraan Ekonomi Umat, di salah satu Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kolaborasi ini merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan ketimpangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan program ini sangat penting mengingat lembaga berbasis keagamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang.

"Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujar Menko Darmin melalui keterangan resminya, Rabu (26/12).

Menko Darmin mengatakan, program Kemitraan Ekonomi Umat memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat yaitu kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kelompok usaha besar. Setidaknya telah ada 16 kelompok usaha besar yang difasilitasi untuk bermitra dengan pondok pesantren dan kelompok masyarakat berbasis keagamaan.

Hingga saat ini, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan beberapa Ormas Besar Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Ummat Islam (PUI), dan Al-Ittihadiyah, dan ke depan akan dilakukan kolaborasi dengan Ormas lainnya.

Program Santripreneur dan Petani Muda yang diresmikan hari ini juga merupakan bagian dari Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini dirancang untuk mencetak wirausaha baru pertanian dalam rangka regenerasi petani serta mengembangkan potensi lahan non-produktif termasuk di pondok pesantren.

"Sasaran program ini adalah santri tingkat akhir, alumni pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, pemuda yang sedang atau baru lulus sekolah atau kuliah, serta tunakarya yang berminat pada usaha di bidang pertanian," kata Menko Darmin.

Adapun cakupannya adalah kegiatan pelatihan serta pengembangan usaha pertanian pasca pelatihan. Pelatihan dan pengembangan usaha difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi khususnya hortikultura yang diintegrasikan dengan usaha peternakan dan perikanan.

Dalam program ini, Institut Pertanian Bogor (IPB) juga berperan dalam memberikan fasilitasi aspek penyediaan lahan, akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pendampingan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara IPB dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program ini.

Darmin juga menjelaskan bahwa sebetulnya ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian untuk mengatasi ketimpangan. Setelah menyasar pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi, Indonesia juga perlu membangun logistik yang efisien.

"Kemudian, kita juga sudah waktunya mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan begitu, kita bisa menjadi bangsa dan negara yang makin tahan dengan gejolak ekonomi global," terangnya.

Menko Darmin pun berharap pelaksanaan pilot program yang diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Medco Foundation, dan Yayasan Jam'iyyatul Hidayah di Desa Cibuntu Kabupaten Bogor ini dapat berjalan dengan sukses sebagai best practices.

"Saya juga berharap ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan," pungkasnya.