LIPI sebut anggaran negara untuk riset masih terlalu kecil
Merdeka.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengeluhkan sokongan anggaran yang dikeluarkan negara untuk bidang penelitian masih terlampau kecil. Padahal, sebuah negara besar tak akan sungkan mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
Peneliti LIPI Masyhuri Imron mengimbau, tiap instansi dengan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan seharusnya saling bersinergi untuk dapat meneliti satu masalah tertentu. Dia menyatakan, tak bisa satu kasus hanya dibedah oleh satu disiplin ilmu tertentu saja.
"Misalnya, dalam hal sumber daya ikan. Itu tidak hanya mengkaji sumber daya ikannya saja, tapi juga dibutuhkan background pengetahuan lain seperti bagaimana mengolah sumber daya manusianya," ucap dia saat Dialog Nasional 2018 di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (1/10).
-
Di mana Indonesia berada dalam daftar negara dengan anggaran riset terbesar? Menurut data dari Research and Development World (R&D World) 2022, negeri ini menempati peringkat ke-34 dari 40 negara.
-
Bagaimana cara negara-negara menentukan anggaran riset? Berdasarkan data dari tim R&D World pada 2022, setidaknya dana sebesar 2,476 triliun USD akan diinvestasikan secara global untuk dilakukan pengembangan riset.
-
Kenapa anggaran riset negara di dunia meningkat? Jumlah ini merupakan peningkatan 5,43 persen dari sebelumnya, di mana pada tahun 2021 biaya yang dikeluarkan untuk keperluan riset hanya sebesar 2,348 triliun USD.
-
Apa yang dimaksud dengan anggaran riset? Riset dan pengembangan teknologi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh suatu negara.
-
Apa yang diteliti? Analisis terhadap lebih dari 4.000 artefak batu yang ditemukan di sebuah pulau di barat laut Australia memberikan gambaran kehidupan suku Aborigin puluhan ribu tahun yang lalu.
-
Kenapa Indonesia menuntut pendanaan negara maju? Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
Dia juga meminta pemerintah turut mendukung hal ini lewat adanya sebuah kebijakan. Sebab, menurutnya, urgensi riset atau penelitian di Indonesia masih berposisi sebagai aksesoris saja.
"Dana untuk riset masih sangat kecil, 1 persen pun tidak. Tidak ada negara maju yang dana penelitiannya kecil, semuanya besar," tegasnya.
Hal penting lainnya yang patut dicermati, ia menekankan, yakni bukan hanya perkara dana saja, tapi juga kesadaran pemerintah untuk dapat membuat kebijakan berbasis riset. "Jadi sekarang kesannya kalau ada suatu masalahz akademisi berbicara sendiri, birokrat berbicara sendiri. Jadi tidak nyambung," ujar dia.
Menjawab keluhan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Agus Puji Prasetyono menyebutkan, pemerintah saat ini tengah menggodok regulasi agar nilai anggaran untuk bidang penelitian dapat diperkuat.
"Kami juga menyadari hal ini, tapi bukan soal mudah untuk membuat kebijakan seperti itu. Banyak pertimbangannya. Kita masih mematangkan itu," pungkas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut adalah deretan negara-negara yang memiliki dana riset terbesar di dunia.
Baca Selengkapnya"Saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk jadi orkestrator penelitian, bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi lantas meminta Mendikbud Nadiem Makarim menganggarkan dana riset dan pengembangan besar-besaran.
Baca SelengkapnyaDari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaAnggaran R&D selalu menjadi isu saat pilpres berlangsung.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kualitas riset memang masuk dalam salah satu visi-misi Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.
Baca SelengkapnyaPISA menyebut peningkatan kualitas pendidikan Indonesia sangatlah lambat.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaKomisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya