Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.
Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).
Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis pada Rabu, 25 Oktober 2023 pukul 17.50. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia secara aklamasi diterima sebagai anggota FATF ke-40.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, mengaku senang dengan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh FATF.
"Suatu perkembangan yang baik bahwa Indonesia secara resmi telah diterima anggota penuh FATF sebagaiman ditetapkan dalam plenary meeting FATF tanggal 25 Oktober 2023,"
kata Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Oktober 2023, Senin (30/10).
" loading="lazy" width="375" height="225">
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan seluruh kementerian/lembaga terkait.
Termasuk OJK, yang menunjukkan sektor Jasa keuangan nasional telah secara komprehensif memenuhi standar internasional anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM).
Mahendra menyebut kedudukan Indonesia sebagai anggota penuh FATF itu menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara angota G20 lainnya.
"Dengan integritas sistem keuangan yang semakin kuat (Indonesia jadi anggota FATF), sehingga akan meningatkan kepercayaan masyarakat termasuk dunia," kata Mahendra.
Diketahui, pengesahan keanggotaan di FATF ini,
merupakan hasil dari proses perjuangan panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, setelah penetapan Indonesia sebagai Observer FATF sejak 29 Juni 2018.
merdeka.com
Selanjutnya, tahapan Mutual Evaluation (ME) untuk menguji kepatuhan dan efektifitas rejim APUPPT Indonesia.
Pada FATF Plenary bulan Februari 2023, Indonesia diberikan jalur fast-track dalam melaksanakan Action Plan yang berfokus pada Immediate Outcome (10) 3 tentang pengawasan kepatuhan, IO 8 tentang perampasan aset, dan IO 11 tentang pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
