Mau Hapus Minyak Goreng Curah, Pemerintah Diminta Lakukan ini

Merdeka.com - Pemerintah berencana menghapus peredaran minyak goreng curah karena dianggap tidak higienis. Hal itu pun memunculkan kekhawatiran bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di tengah harga minyak goreng yang masih mahal.

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus memastikan ketersediaan minyak kemasan sederhana dengan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat sebagai pengganti minyak goreng curah.

"Selama pemerintah bisa memberikan kepastian bahwa minyak goreng kemasan sederhana sesuai HET masyarakat otomatis berpindah ke kemasan sederhana dibandingkan menggunakan curah," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (14/6).

Bhima mengatakan, sebenarnya penggunaan minyak goreng curah ini, sebagian juga dibutuhkan oleh UMKM. Kalau secara konsep, mengubah minyak goreng curah menjadi minyak goreng sederhana, itu memang dilakukan di negara negara lain.

"Terutama meningkatkan pengawasan tapi mungkin yang harus dilihat, bagaimana mereka yang betul betul berhak mendapatkan minyak goreng dengan harga wajar terutama pelaku usaha UMKM karena selama ini menggunakan curah," katanya.

Bhima menyarankan, pemerintah memberikan kuota kemasan sederhana yang lebih banyak kepada pedagang kecil dengan cara menyediakan jenis kemasan berbeda. "Tidak hanya 1 liter mungkin ada kemasan 2 liter. Memang kualitas minyak gorengnya bukan premium," jelasnya.

Dia pun menambahkan, harus ada peran pengawasan yang dilakukan oleh Bulog dan Satgas Pangan sehingga memang UMKM ini bisa menjangkau minyak goreng dengan HET. "Harapannya dengan kemasan sederhana pengawasan lebih baik, sosialisasinya rata maka tidak akan ada gejolak (akibat penghapusan minyak goreng curah) yang berlebihan," tandasnya.

Pemerintah Godok Mekanisme Penghapusan Minyak Goreng Curah

Pemerintah akan melanjutkan wacana menghapus minyak goreng curah, sehingga hanya akan ada minyak goreng kemasan yang beredar di Indonesia. Hal itu itupun dibenarkan oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi.

"Rencananya begitu. Masih akan kita godok mekanismenya," kata Jodi kepada Liputan6.com, Senin (13/6).

Sebelumnya, Menko Marves Luhut menyebut penghapusan minyak goreng curah akan dilakukan secara bertahap. Kemudian akan digantikan dengan minyak goreng kemasan, guna lebih higienis. Hal itu disampaikan Luhut saat konferensi pers Business Matching Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di Kuta, Bali, Jumat (10/6) lalu.

Diketahui, persoalan minyak goreng ini tidak ada habisnya. Hingga kini masih timbul permasalahan terkait hal tersebut. Namun, akhirnya Presiden menugaskan Menko Luhut untuk mengambil alih dan menyelesaikan urusan minyak goreng, khususnya kategori curah agar kembali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Luhut pun menjamin kepada masyarakat bahwa harga minyak goreng khususnya minyak goreng curah tidak akan naik lagi ke depan. Dia berani menjamin hal tersebut lantaran pemerintah secara resmi sudah mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan pasar domestik (DMO), dan kewajiban harga domestik.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik di harga yang terjangkau selepas larangan ekspor ini dicabut. "Dalam tahap ini, jumlah peralihan DMO yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini lebih tinggi 30 persen dibandingkan kebutuhan domestik kita," terang Luhut.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET) kepada daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau.