Menhub Budi sebut proyek KA bandara terkendala pembebasan lahan TNI AU
Merdeka.com - Proyek pembangunan Kereta Api (KA) yang menghubungkan Stasiun Solo Balapan dengan Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo masih terkendala pembebasan lahan. Selain milik warga, lahan milik TNI AU yang berada di sekitar bandara juga belum dibebaskan.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi berjanji untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Staf TNI AU (KSAU). Apalagi proyek tersebut harus selesai Desember 2018.
"Masih ada lahan milik TNI AU yang belum dibebaskan. Saya akan berkoordinasi dengan angkatan udara (TNI AU). Mungkin kalau enggak bisa hari ini saya telepon, hari Senin saya ketemu Pak KSAU," ujar Budi disela rapat koordinasi di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Minggu (1/4).
-
Siapa Bapak TNI AU? Ternyata setelah dewasa ia justru menjadi tokoh yang berpengaruh di dunia penerbangan dan dikenal sebagai Bapak TNI Angkatan Udara.
-
Dimana atraksi TNI AU berlangsung? Atraksi JET tempur F-16 saat meramaikan peringatan HUT ke-77 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma PARA PEJABAT NEGARA HADIR Menhan Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani hingga Presiden ke-5 RI Megawati menghadari acara HUT TNI AU Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin upacara peringatan HUT ke -77 TNI AU. Tampak Yudo berkeliling mengecek pasukan.
-
Siapa pendiri TNI AU? Marsekal Suryadi Suryadarma adalah pendiri TNI AU. Dia membangun kekuatan udara hampir dari nol.
-
Apa yang akan didapatkan TNI AU? 'Kita bisa menerbangkan dari luar area yang ingin kita pantau misalnya di Papua atau di daerah mana, kita bisa menerbangkan dari luar Papua,' kata dia.
-
Apa yang akan dilakukan Jenderal TNI Agus Subiyanto minggu depan? Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan Jenderal TNI Agus Subiyanto akan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon panglima TNI pada pekan depan.
-
Apa itu alutsista TNI AU? Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
Terkait lahan milik warga, Budi menyebut saat ini masih ada beberapa yang belum sepakat dengan nilai ganti rugi. Sebagai solusinya, Budi mengatakan, akan menggunakan sistem konsinyasi melalui pengadilan.
"Tanah milik masyarakat akan kita konsinyasi melalui Pengadilan Negeri, kita sudah melakukan sosialisasi. Kalau konsinyasi kan tinggal membayar saja," tandasnya.
Menhub mengklaim, pembebasan lahan hingga kini sudah mencapai sekitar 70 persen. Sedangkan pembangunan stasiun dan jalur kereta api saat ini sudah dimulai.
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo yang turut mendampingi Menhub yakin jika proyek tersebut akan berjalan tepat waktu. Termasuk munculnya sejumlah kendala, dalam waktu dekat akan terselesaikan.
"Saya yakin selesai Desember 2018. Yang belum bebas itu hanya 2,5 hektare. Itu kan hanya beda instansi saja, nggak ada masalah," tutup Rudyatmo.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Maruli menyebut AHY merespons dengan baik hal-hal yang disampaikan.
Baca SelengkapnyaTNI ikut berkomitmen membantu pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 125 juta hektare.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian sengketa lahan jadi salah satu program yang bakal diakselerasi oleh Kementerian ATR/BPN, dalam kurun waktu sisa 8 bulan masa kabinet tersisa.
Baca SelengkapnyaBerikut potret Komandan terjun langsung saat patroli pasukan TNI AU amankan aset tanah negara.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca SelengkapnyaAgus Harmurti Yudhoyono mengunjungi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantornya
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, sinergi dan kolaborasi tersebut dalam rangka percepatan sertifikasi tanah dan aset milik TNI AD
Baca SelengkapnyaHadi bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Baca SelengkapnyaSalah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi diam diam merapat ke Istana untuk bertemu Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca Selengkapnya