Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MenPAN-RB: Reformasi birokrasi RI mengalami peningkatan

MenPAN-RB: Reformasi birokrasi RI mengalami peningkatan Asman Abnur. ©2018 Liputan6.com

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengklaim bahwa capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan peningkatan dan memiliki progres yang jelas. Menteri PAN-RB, Asman Abnur menjelaskan, terdapat empat program besar yang dijalankan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Keempat program tersebut adalah peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan SMART ASN menuju terwujudnya world class government, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dengan program ini, saya yakin reformasi birokrasi akan berjalan akseleratif dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud," ujarnya pada acara Leader’s Talk Seri Pertama : Apa Kabar Reformasi Birokrasi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/5).

Orang lain juga bertanya?

Program penguatan reformasi birokrasi mengalami banyak kemajuan. Di antaranya kenaikan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga hingga level kota dan kabupaten. Pada level kementerian/lembaga, nilai reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Nilai reformasi birokrasi ini adalah tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk level K/L, rata-rata nilai reformasi birokrasi tahun 2015 mencapai 65,78, tahun 2016 meningkat menjadi 69,4, dan di tahun 2017 menjadi 71,91. Demikian juga di level provinsi tidak jauh berbeda, menunjukkan kenaikan yakni 41,61 di tahun 2015, meningkat 15,08 poin di tahun 2016 menjadi 56,59, dan pada tahun 2017 menjadi 60,47. Di level kabupaten/kota, rata-rata nilai reformasi birokrasi naik dari 42,96 di tahun 2015 menjadi 55,85 tahun 2016, dan 64,61 tahun 2017.

"Peningkatan tersebut tidak lepas dari kerja sama sinergis lintas instansi, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan," ujar Menteri Asman.

Selain itu, Kementerian PAN-RB terus memacu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar instansi dapat mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, serta menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan.

"Dengan penerapan SAKIP, di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, telah terjadi efisiensi anggaran yang luar biasa, yakni mencapai 41,15 Triliun rupiah," tutupnya.

Reporter: Ilyas Istianur Praditya

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hore! Tukin Pegawai Kementerian BUMN Naik Jadi 100 Persen
Hore! Tukin Pegawai Kementerian BUMN Naik Jadi 100 Persen

Pegawai Kementerian BUMN mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 100 persen.

Baca Selengkapnya
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS

Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.

Baca Selengkapnya
8 Program Prioritas Kementerian PANRB, Salah Satunya Pindahkan PNS ke IKN Nusantara
8 Program Prioritas Kementerian PANRB, Salah Satunya Pindahkan PNS ke IKN Nusantara

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas.

Baca Selengkapnya
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif

Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.

Baca Selengkapnya
Ini Harapan MenpanRB Abdullah Azwar Anas atas Pengesahan UU ASN
Ini Harapan MenpanRB Abdullah Azwar Anas atas Pengesahan UU ASN

MenpanRB Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada Komisi II DPR telah memberikan banyak masukan berarti di RUU ASN.

Baca Selengkapnya
Ini 5 Isu Strategis Dibahas KemenPAN-RB Jadi Turunan UU ASN
Ini 5 Isu Strategis Dibahas KemenPAN-RB Jadi Turunan UU ASN

UU ASN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

Baca Selengkapnya
Lewat RUU ASN, Menteri Anas Bikin Aturan Seleksi PNS di Kementerian/Lembaga Bisa Kapan Saja
Lewat RUU ASN, Menteri Anas Bikin Aturan Seleksi PNS di Kementerian/Lembaga Bisa Kapan Saja

RUU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Mengingat selama ini perekrutan PNS harus menunggu siklus tahunan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Azwar Anas Diam-Diam Sudah Mulai Berkemas dari Rumah Dinas, Fokus Bisnis Otomotif dan Pariwisata Usai Tak Lagi Jadi Menteri
Azwar Anas Diam-Diam Sudah Mulai Berkemas dari Rumah Dinas, Fokus Bisnis Otomotif dan Pariwisata Usai Tak Lagi Jadi Menteri

Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, juga mengenang perjalanan kariernya di dunia jurnalis.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Perekrutan PNS Zaman Dulu Tidak Transparan, Isinya Anak Saudara dan Ponakan
MenPAN Anas: Perekrutan PNS Zaman Dulu Tidak Transparan, Isinya Anak Saudara dan Ponakan

sebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara.

Baca Selengkapnya
Di Revisi UU ASN, Rekrutmen dan Penempatan PNS Bakal Lebih Fleksibel
Di Revisi UU ASN, Rekrutmen dan Penempatan PNS Bakal Lebih Fleksibel

Pemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya
Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025
Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025

Proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya