Menperin Minta Kemendag Hentikan Impor Cangkul

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk menghentikan impor pacul karena industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Impor pacul harus ditutup karena industri dalam negeri sudah siap untuk memenuhi kebutuhan. Saya yakin kebutuhan pacul nasional bisa terpenuhi," kata Agus usai memimpin rapat Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (8/11).

Agus memaparkan kemampuan produksi pacul oleh Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri mencapai 500.000 unit per tahun, sementara industri besar mampu memproduksi 2,5 juta unit pacul per tahun. Sedangkan, kebutuhan pacul nasional mencapai 10 juta unit per tahun.

Dia tidak mengkhawatirkan penutupan impor pacul tersebut, karena yakin bahwa kebijakan itu akan menumbuhkan IKM maupun industri besar yang akan memproduksi pacul di dalam negeri.

"Ketika ditutup, industri dalam negeri akan tumbuh karena mereka mengikuti demand side," ujar Menperin.

Kendati demikian, Menperin menyampaikan bahwa yang menjadi sorotan pemerintah adalah soal semangat menumbuhkan industri dalam negeri, mengingat pacul bukanlah produk yang sulit untuk diproduksi.

"Memang harus ada kesadaran masing-masing dari kita, bahwa produk-produk kita sudah siap termasuk dari sisi kualitasnya. Kedua, kita harus bangga terhadap produk sendiri. Pacul kan deviasi teknisnya seperti apa, jadi berilah kesempatan untuk industri nasional,” ungkap Agus.

Kemendag Ngaku Tak Pernah Keluarkan Izin Impor Cangkul

Kementerian Perdagangan terus menguak kasus cangkul impor yang masuk ke Indonesia. Pihak Kemendag mengaku tidak pernah memberi izin impor perkakas dalam bentuk jadi seperti cangkul tersebut.

Berdasarkan Permendag No 30 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Perkakas Tangan, impor seperti cangkul tidak boleh dalam bentuk jadi, melainkan bentuk setengah jadi, dalam bentuk plat baja, belum dicat atau diberi merek.

"Dan ini hanya diberikan sekali sebesar 400.000 ton. Jadi kita tidak pernah memberikan izin impor untuk cangkul jadi. Nah, kalau ada impor cangkul jadi itu berarti melanggar ketentuan," tegas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana di Gedung Kemendag, Jakarta, Jumat (8/11).

Dua minggu lalu, pihak Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggriono juga sudah turun langsung ke lapangan untuk mengamankan cangkul jadi dan perkakas impor ilegal di wilayah Tangerang dan Surabaya.

"Beberapa importir yang diduga mengimpor produk perkakas tangan dalam bentuk jadi itu di dua kota, Surabaya dan Tangerang. Proses saat ini sedang dalam pengamanan dan kami dalami," tegas Veri.

Ketika ditemukan, barang-barang itu juga sudah berada di dalam gudang importir di dua kota tersebut. Pihak Kemendag juga masih belum tahu pintu masuk cangkul ilegal.

"Masuknya kan diduga tak mempunyai surat persetujuan impor. Kalau pelaku-pelaku pengusaha ilegal kan kita enggak tahu pintu masuknya di mana. Jadi ini sedang kita dalami," ucap Veri.

Presiden Jokowi Kritik Impor Cangkul

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11), mengritik pengadaan pacul (cangkul) impor.

"Coba dibuat strategi mendesain industri-industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara kita, misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Presiden.

Dengan barang-barang sederhana itu masih diimpor, tambah dia, maka yang diuntungkan adalah negara asal barang impor tersebut.