Follow
Menteri Basuki pangkas anggaran Rp 517 miliar di 2017
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono akan memangkas anggaran 2017 sebagai bentuk penghematan yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Rencana pemangkasan anggaran bahkan telah diajukan dalam rapat kerja bersama komisi V DPR RI hari ini, Kamis (6/7).
Kementerian mengajukan anggaran menjadi Rp 104,17 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 104,69 triliun. Kementerian akan mengefisiensi atau menghemat anggaran sebesar Rp 517 miliar untuk pagu anggaran 2017.
"Kami mengajukan melakukan efisiensi anggaran tahun 2017, di mana sebelumnya anggaran sekitar 104,69 triliun menjadi Rp 104,17 triliun," ujar Basuki saat melakukan rapat kerja dengan komisi V DPR di Jakarta, Kamis (6/7).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
Basuki menjelaskan, efisiensi anggaran terbesar diambil dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air dengan penghematan Rp 196 miliar. Kemudian disusul Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 132 miliar.
Namun demikian, untuk Ditjen Bina Marga Kementerian tidak melakukan pemotongan atau efisiensi anggaran. Sebab, sampai saat ini masih ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.
"Pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung Asian Games 2018 di Palembang, pengadaan lahan, pembangunan jalan akses Jembatan Musi. Selain itu, Ditjen Bina Marga juga tengah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung Pertemuan Tahunan World Bank-IMF 2018 di Bali," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya