Menteri Jonan catat PNBP sektor ESDM melebihi target APBN-P 2017

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Nasional (ESDM) Ignasius Jonan mengklaim sektor ESDM menyumbang hampir separuh dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional tahun 2017.

Tercatat, kontribusi PNBP sektor ESDM diperkirakan mencapai Rp 129,07 triliun atau 49,6 persen dari PNBP nasional tahun 2017 yang sebesar Rp 260 triliun. Capaian ini lebih besar dari target PNBP sektor ESDM dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 111 triliun atau 116 persen dari target.

Selain itu, capaian ini juga lebih besar di tahun 2016 sebesar Rp 79,94 triliun, dan di tahun 2015 sebesar Rp 118,7 triliun.

"Sektor ESDM memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hampir separuhnya dari sektor ESDM," ungkap Menteri Jonan di Pos Pengamatan Gunung Agung, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Selasa (2/1).

Dia menjelaskan, PNBP subsektor minyak dan gas bumi (migas) per tanggal 29 Desember 2017 diperkirakan membukukan Rp 85,6 triliun atau lebih tinggi dari target 2017 yang sebesar Rp 76,6 triliun.

Penerimaan ini didapat dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas yang sebesar Rp 79,6 triliun dan PNBP Migas lainnya Rp 6 triliun. Pada tahun 2016, PNBP migas adalah sebesar Rp49 triliun dan tahun 2015 Rp86 triliun.

"Di samping itu, penerimaan negara yang didapat dari Pajak Penghasilan (PPh) migas adalah sebesar Rp 49 triliun, sehingga total penerimaan dari subsektor migas mencapai Rp 135 triliun atau 113 persen dari target APBNP yang sebesar Rp 119 triliun. Tahun 2016, penerimaan dari subsektor ini adalah sebesar Rp 87 triliun," ujar Menteri Jonan.

Pada periode yang sama, PNBP subsektor minerba diperkirakan menembus angka Rp 40,6 triliun atau 125 persen lebih tinggi dari target APBN-P 2017 yang sebesar Rp 32,7 triliun. "Penerimaan dari subsektor ini terdiri dari royalti sebesar Rp 23,2 triliun, penjualan hasil tambang Rp 16,9 triliun dan iuran tetap yang sebesar Rp 500 miliar," bebernya.

Sebagai informasi, pada tahun 2016 PNBP subsektor minerba tercatat sebesar Rp 27 triliun. Subsektor EBTKE juga mencatatkan raihan PNBP 140 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Hingga 29 Desember 2017, penerimaan panas bumi diperkirakan mencapai Rp 933 miliar, sementara target dalam APBNP 2017 adalah Rp 671 miliar. Penerimaan panas bumi ini terdiri dari PNBP Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) eksisting sebesar Rp 909 miliar dan WKP Izin Panas Bumi sebesar Rp 24 miliar.

Selain ketiga subsektor di atas, tercatat sekitar Rp 1,87 triliun juga didapat dari beberapa kegiatan lain, yaitu sekitar Rp 1,16 triliun dari PNBP Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang terdiri dari iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar Rp 863 miliar dan iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah sekitar Rp 294 miliar.

Selain itu, sekitar Rp 730 miliar diperoleh dari kegiatan-kegiatan seperti penjualan dan sewa jasa, pendidikan serta Badan Layanan Umum. "Capaian di atas menunjukkan bahwa selain sebagai penjamin sumber pasokan energi dengan harga yang terjangkau serta kemampuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sektor ESDM juga menjadi andalan dan berpengaruh dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional," tutup Menteri Jonan.